Nasib Memprihatinkan Para Pekerja Migran saat Ditahan di Sabah
Rabu, 05 Agustus 2020 - 13:50 WIB
Sejumlah PMI yang dideportasi dari Malaysia bersiap naik ke kapal di ruang tunggu Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (30/5/2020). Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) mengaku menemukan praktik penyiksaan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditahan di lokasi semantara di Sabah, Malaysia. Diperkirakan masih ada 900 PMI di tempat penahanan sementara.
Menurut Koordinator KBMB Musdalifah Jamal, mereka adalah bagian dari ribuan PMI yang sudah dideportasi selama Maret-Juli 2020. Berdasarkan penelusuran KBMB melalui 33 pekerja yang sudah kembali ke Tanah Air, Musdalifah mengungkapkan,
PMI yang dideportasi rata-rata menyatakan diperlakukan tidak manusiawi.
Selain itu, penahanan yang berkepanjangan telah menyebabkan perampasan kebebasan PMI tanpa alasan. Ketiga, PTS menjadi tempat penyiksaan.
“Kondisi penampungan buruk. Mayoritas deportan mengalami penyakit kulit akut. Fasilitas kesehatan terbatas, bahkan ada penghuni yang dibiarkan melahirkan sendiri. Tidak ada bantuan medis secara kontinu untuk memeriksa,” terangnya dalam konferensi pers bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (5/7/2020).
(Baca: BP2MI Bakal Kawal Penempatan 88.973 Pekerja Migran di Luar Negeri)
Musdalifah memaparkan para deportan mengalami depresi selama dalam tahanan. Akses terhadap air bersih dan makanan yang layak juga sangat minim.
“Makanan yang diberikan itu tidak layak untuk dimakan. Lauk atau ayamnya tidak bersih, masih ada darah dalam daging. Beberapa makanan yang diberikan sudah basi. Sayurnya bercampur dengan rumput,” katanya.
Menurutnya, para PMI ini harus menjalani hukuman yang lebih lama di PTS dibandingkan dari hukuman resmi penjara. Ada beberapa PMI yang seharusnya dikeluarkan Januari dan Februari 2020, tapi baru dideportasi pada Juni-Juli ini.
Menurut Koordinator KBMB Musdalifah Jamal, mereka adalah bagian dari ribuan PMI yang sudah dideportasi selama Maret-Juli 2020. Berdasarkan penelusuran KBMB melalui 33 pekerja yang sudah kembali ke Tanah Air, Musdalifah mengungkapkan,
PMI yang dideportasi rata-rata menyatakan diperlakukan tidak manusiawi.
Selain itu, penahanan yang berkepanjangan telah menyebabkan perampasan kebebasan PMI tanpa alasan. Ketiga, PTS menjadi tempat penyiksaan.
“Kondisi penampungan buruk. Mayoritas deportan mengalami penyakit kulit akut. Fasilitas kesehatan terbatas, bahkan ada penghuni yang dibiarkan melahirkan sendiri. Tidak ada bantuan medis secara kontinu untuk memeriksa,” terangnya dalam konferensi pers bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (5/7/2020).
(Baca: BP2MI Bakal Kawal Penempatan 88.973 Pekerja Migran di Luar Negeri)
Musdalifah memaparkan para deportan mengalami depresi selama dalam tahanan. Akses terhadap air bersih dan makanan yang layak juga sangat minim.
“Makanan yang diberikan itu tidak layak untuk dimakan. Lauk atau ayamnya tidak bersih, masih ada darah dalam daging. Beberapa makanan yang diberikan sudah basi. Sayurnya bercampur dengan rumput,” katanya.
Menurutnya, para PMI ini harus menjalani hukuman yang lebih lama di PTS dibandingkan dari hukuman resmi penjara. Ada beberapa PMI yang seharusnya dikeluarkan Januari dan Februari 2020, tapi baru dideportasi pada Juni-Juli ini.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda