Serahkan Sertifikat PTSL, Menteri Hadi: Minimalisir Risiko Terjadi Konflik Pertanahan
Sabtu, 21 Oktober 2023 - 00:40 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto. Foto/Istimewa
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto turun langsung menyerahkan sertifikat hak milik kepada masyarakat. Penyerahan sertifikat ini merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hal ini dikatakan Menteri Hadi saat kunjungan kerja ke rumah-rumah warga di dalam gang Desa Sedati Gede, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (20/10/2023). Kehadiran Menteri ATR/BPN di Kota Delta ini juga untuk memastikan proses penyertifikatan tanah berjalan lancar.
“Baru saja kita serahkan Sertifikat Hak Milik sebanyak 20 sertifikat di 10 titik di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati. Dari total di Kabupaten Sidoarjo sendiri, estimasi jumlah bidang tanahnya 864 ribu dan sudah terdaftar sebanyak 708 ribu. Jadi sudah 82 persen kurang lebih, hingga secara umum Kabupaten Sidoarjo kurang 18 persen,” kata Hadi.
Dijelaskan Hadi, sertifikat tanah ini menjadi bentuk kepastian hukum hak atas tanah terhadap tempat tinggal milik masyarakat. Kata dia, Sertifikat juga menjadi instrumen yang bisa meminimalisir risiko terjadinya konflik pertanahan. Bukan hanya itu, sertifikat bahkan bisa menjadi motor penggerak masyarakat.
Hal ini dikatakan Menteri Hadi saat kunjungan kerja ke rumah-rumah warga di dalam gang Desa Sedati Gede, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (20/10/2023). Kehadiran Menteri ATR/BPN di Kota Delta ini juga untuk memastikan proses penyertifikatan tanah berjalan lancar.
“Baru saja kita serahkan Sertifikat Hak Milik sebanyak 20 sertifikat di 10 titik di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati. Dari total di Kabupaten Sidoarjo sendiri, estimasi jumlah bidang tanahnya 864 ribu dan sudah terdaftar sebanyak 708 ribu. Jadi sudah 82 persen kurang lebih, hingga secara umum Kabupaten Sidoarjo kurang 18 persen,” kata Hadi.
Dijelaskan Hadi, sertifikat tanah ini menjadi bentuk kepastian hukum hak atas tanah terhadap tempat tinggal milik masyarakat. Kata dia, Sertifikat juga menjadi instrumen yang bisa meminimalisir risiko terjadinya konflik pertanahan. Bukan hanya itu, sertifikat bahkan bisa menjadi motor penggerak masyarakat.
Lihat Juga :