Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Optimalkan Serapan Anggaran Covid-19

Kedua, anggaran yang sangat besar tersebut harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Program jaring pengaman sosial harus menyentuh semua masyarakat terdampak. ”Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya,” tutur Gus AMI, Selasa (4/8/2020).

Berikutnya, akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus diarahkan pada ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan pertanian, serta pendampingan industri kreatif dan UMKM.

Dan yang tidak kalah pentingnya, kata Gus AMI, pemerintah harus melakukan konsolidasi data. Sebab, program-program penanganan COVID-19 membutuhkan kelengkapan data sehingga tepat sasaran dan tepat pembelanjaan. “Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR serta program pemulihan ekonomi nasional secara umum. Perbedaan jumlah atau data penerima bantuan di masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten, harus segera disinkronkan,” tuturnya.

Selanjutnya, menurut Gus AMI, harus dibuatkan mekanisme penyerapan anggaran yang fleksibel dan menghindari kerumitan birokrasi. ”Perlu ada inovasi, membuat terobosan cara-cara baru yang bertumpu pada hasil sehingga mempercepat penyerapan anggaran. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi layanan,” kata Ketua Umum DPP PKB ini.

Dalam pengelolaan anggaran secara umum dan anggaran penanganan Covid-19, kata Gus AMI, tidak boleh melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran Covid-19.