Pemerintah dan Semua Pihak Didorong Bersatu Atasi Masalah Lingkungan
Senin, 09 Oktober 2023 - 17:29 WIB
Pakar lingkungan UI Mahawan Karuniasa bersama narasumber lain dalam Seminar Pendanaan Berkelanjutan untuk Transisi Energi di Kampus UI Salemba, Senin (9/10/2023). FOTO/IST
JAKARTA - Pakar lingkungan Universitas Indonesia (UI) Mahawan Karuniasa mendorong pemerintah serta semua pihak bergandengan tangan mengatasi masalah lingkungan yang kian hari semakin serius di Indonesia. Mahawan menyatakan emisi nasional Indonesia mengalami peningkatan pada 2021 setelah menurun drastis pada 2020 akibat pandemi Covid-19 dan terjadinya La Nina pada tersebut.
Hal itu diungkap Mahawan dalam Seminar Pendanaan Berkelanjutan Untuk Transisi Energi di Kampus UI Salemba, Senin (9/10/2023). Seminar diselenggarakan oleh Environment Institute (Enviro) bekerja sama dengan Sekolah Ilmu Lingkungan UI, Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) dan Ikatan Alumni Sekolah Ilmu Lingkungan UI (ILUNI SIL UI).
"Pada 2021, emisi total Indonesia mencapai 1,14 Gigaton CO2e dengan emisi sektor AFOLU masih bertambah 21 Megaton CO2e menjadi 891 Megaton CO2e. Tentu ini harus kita antisipasi bersama dan melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah maupun sipil," katanya.
Mahawan menambahkan, kondisi tersebut diperparah dengan adanya El Nino pada 2023. Jika tidak segera diantisipasi, Mahawan khawatir emisi sektor AFOLU akan mengalami peningkatan.
"Satu langkah yang bisa kita lakukan bersama adalah dengan penanaman dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memadai," terangnya.
Mahawan menambahkan, emisi dari sektor energi juga terus meningkat menjadi 596 Megaton CO2e pada 2021, perlu perhatian pada sumber emisi sektor energi yang akan terus bertambah dan mencapai 58% pada kondisi business as usual di 2030.
"Hasil laporan Global Stock Take UNFCCC pada 2023, menguak bahwa emisi global yang didominasi dari bahan bakar fosil tidak sejalan dengan target 1,5° Celsius Paris Agreement. Sangat berpotensi pemanasan global menembus 1,5° Celsius secara permanen," tuturnta.
Oleh karena itu percepatan transisi energi dengan membuka lebar-lebar kran investasi energi bersih sangat dibutuhkan. "Kepastian pembiayaan PLTA Batang Taru juga perlu didorong, dengan begitu kepastian produksi energi bersih bisa terjamin," ucapnya.
Anggota DPR Fraksi PKB Ratna Djuwita menyampaikan strategi penarikan investor ke energi baru terbarukan mendorong kapasitas Pembangkit Listrik berbasis energi baru terbarukan (PLT EBT).
"Pembiayaan energi baru terbarukan di Indonesia membutuhkan dorongan multi pihak. Kita tahu PLTA Batang Taru misalnya begitu penting bagi Indonesia, khususnya warga Sumut terkait produksi energi bersih," tuturnya.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto, dan Tri Arko dari Universitas Indonesia sepakat pentingnya pendanaan dalam transisi menuju energi bersih di Indonesia serta mengajak semua pihak untuk mendukung pengembangan investasi energi bersih di Indonesia.
Hal itu diungkap Mahawan dalam Seminar Pendanaan Berkelanjutan Untuk Transisi Energi di Kampus UI Salemba, Senin (9/10/2023). Seminar diselenggarakan oleh Environment Institute (Enviro) bekerja sama dengan Sekolah Ilmu Lingkungan UI, Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) dan Ikatan Alumni Sekolah Ilmu Lingkungan UI (ILUNI SIL UI).
"Pada 2021, emisi total Indonesia mencapai 1,14 Gigaton CO2e dengan emisi sektor AFOLU masih bertambah 21 Megaton CO2e menjadi 891 Megaton CO2e. Tentu ini harus kita antisipasi bersama dan melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah maupun sipil," katanya.
Mahawan menambahkan, kondisi tersebut diperparah dengan adanya El Nino pada 2023. Jika tidak segera diantisipasi, Mahawan khawatir emisi sektor AFOLU akan mengalami peningkatan.
"Satu langkah yang bisa kita lakukan bersama adalah dengan penanaman dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memadai," terangnya.
Mahawan menambahkan, emisi dari sektor energi juga terus meningkat menjadi 596 Megaton CO2e pada 2021, perlu perhatian pada sumber emisi sektor energi yang akan terus bertambah dan mencapai 58% pada kondisi business as usual di 2030.
"Hasil laporan Global Stock Take UNFCCC pada 2023, menguak bahwa emisi global yang didominasi dari bahan bakar fosil tidak sejalan dengan target 1,5° Celsius Paris Agreement. Sangat berpotensi pemanasan global menembus 1,5° Celsius secara permanen," tuturnta.
Oleh karena itu percepatan transisi energi dengan membuka lebar-lebar kran investasi energi bersih sangat dibutuhkan. "Kepastian pembiayaan PLTA Batang Taru juga perlu didorong, dengan begitu kepastian produksi energi bersih bisa terjamin," ucapnya.
Anggota DPR Fraksi PKB Ratna Djuwita menyampaikan strategi penarikan investor ke energi baru terbarukan mendorong kapasitas Pembangkit Listrik berbasis energi baru terbarukan (PLT EBT).
"Pembiayaan energi baru terbarukan di Indonesia membutuhkan dorongan multi pihak. Kita tahu PLTA Batang Taru misalnya begitu penting bagi Indonesia, khususnya warga Sumut terkait produksi energi bersih," tuturnya.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto, dan Tri Arko dari Universitas Indonesia sepakat pentingnya pendanaan dalam transisi menuju energi bersih di Indonesia serta mengajak semua pihak untuk mendukung pengembangan investasi energi bersih di Indonesia.
(abd)
tulis komentar anda