Komjen Pol Fadil Imran Pimpin Operasi Pengamanan Pemilu 2024
Selasa, 26 September 2023 - 14:34 WIB
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran ditugaskan menjadi Kepala Operasi (Ka Ops) Mantap Brata 2024, Selasa (26/9/2023). Foto/Istimewa
JAKARTA - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran ditugaskan menjadi Kepala Operasi (Ka Ops) Mantap Brata 2024. Sementara Dankor Brimob Polri Komjen Pol Anang Revandoko sebagai Waka Ops Mantap Brata. Operasi ini bertujuan mengamankan Pemilu 2024 .
"Operasi Mantap Brata 2023-2024 dipimpin oleh Kabaharkam Polri (Komjen Fadil Imran) selaku Ka Ops dan dibantu oleh Dankor Brimob Polri (Komjen Anang Revandoko) selaku Waka Ops," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Selasa (26/9/2023).
Menurut Ramadhan, Polri mengerahkan 2.130 personel di seluruh Indonesia. Pengerahan pasukan tersebut disesuaikan dengan anggaran yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023-2024 yang ada di masing-masing Polda dan Polres.
"Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari mulai dari tahap pendaftaran capres-cawapres hingga pengucapan sumpah oleh pasangan presiden terpilih," ungkapnya.
Lebih jauh Ramadhan mengatakan pola pengamanan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) diatur sesuai tingkat kerawanannya. Yaitu TPS kurang rawan, TPS rawan, dan TPS sangat rawan. "Yang jelas pola pengamanan disesuai dengan tingkat kerawanan," tutup Ramadhan.
"Operasi Mantap Brata 2023-2024 dipimpin oleh Kabaharkam Polri (Komjen Fadil Imran) selaku Ka Ops dan dibantu oleh Dankor Brimob Polri (Komjen Anang Revandoko) selaku Waka Ops," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Selasa (26/9/2023).
Menurut Ramadhan, Polri mengerahkan 2.130 personel di seluruh Indonesia. Pengerahan pasukan tersebut disesuaikan dengan anggaran yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023-2024 yang ada di masing-masing Polda dan Polres.
"Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari mulai dari tahap pendaftaran capres-cawapres hingga pengucapan sumpah oleh pasangan presiden terpilih," ungkapnya.
Lebih jauh Ramadhan mengatakan pola pengamanan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) diatur sesuai tingkat kerawanannya. Yaitu TPS kurang rawan, TPS rawan, dan TPS sangat rawan. "Yang jelas pola pengamanan disesuai dengan tingkat kerawanan," tutup Ramadhan.
(maf)
tulis komentar anda