BLT Dinilai Bukti Hadirnya Negara di Tengah Pandemi COVID-19
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 22:10 WIB
Bupati Puncak, Willem Wandik menilai dana BLT ke masyarakat membuktikan kehadiran negara di tengah upaya pencegahan dampak sosial akibat pandemi COVID-19 yang tengah menjangkiti Indonesia saat ini. Foto/Istimewa
JAKARTA - Bupati Puncak, Willem Wandik menilai dana bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat membuktikan kehadiran negara di tengah upaya pencegahan dampak sosial akibat pandemi COVID-19 yang tengah menjangkiti Indonesia saat ini. Maka itu, Willem menyampaikan penghargaannya kepada pemerintah pusat terkait dana BLT yang diberikan kepada masyarakatnya.
"Pendistribusian dana BLT harusnya dikhususkan bagi daerah yang warganya terjangkit virus Corona (zona merah). Namun, demi keadilan sosial, Presiden Joko Widodo menurunkan kebijakan agar pembagian dana BLT merata di semua daerah. Ini bukti negara hadir untuk membantu mengatasi dampak sosial dari pendemi Corona di kabupaten ini," ujar Willem Wandik dalam keterangan persnya, Sabtu (1/8/2020). (Baca juga: Revisi PP No 35/2019 Rampung, Gaji ke 13 PNS Cair Pekan Depan)
Adapun jumlah total dana BLT yang disalurkan kepada 206 kampung yang tersebar di 25 distrik berjumlah Rp91 miliar. Untuk tahap pertama pembagian awal dilakukan untuk 6 distrik Kabupaten Puncak, sebesar Rp25 miliar yaitu Distrik Ilaga Utara, Ilaga, Gome, Amukia, Mabugi dan Gome Utara.
Selanjutnya secara bertahap dan merata akan diserahkan ke 19 distrik atau ke 206 kampung di Kabupaten Puncak mulai Selasa 28 Juli 2020. Dalam perhitungan Willem, satu Kepala Keluarga (KK) mendapat dana sebesar Rp600 ribu perbulan. Jika dihitung dari Januari, maka sudah mencapai enam bulan, sehingga satu KK bisa mendapatkan dana Rp4 juta per KK.
“Anda lihat sendiri, semua masyarakat kampung di Puncak begitu senang dan bangga, mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Desa, karena di situasi sulit saat ini, mereka bisa lihat dan terima uang BLT secara fisik, ini bukti bahwa negara terus hadir dan peduli kepada masyarakat pegunungan timur yang jauh dari ibu kota Jakarta,” kata Bupati yang pernah menerima penghargaan kepala daerah inovatif 2019 lalu.
Dirinya menjelaskan, sumber dana BLT itu berasal dari dana kampung yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat sejak dua minggu lalu dan pemerintah daerah sendiri ikut membantu mengawasi dalam penyaluran BLT ini agar tepat sasaran. Bagi warga yang berada di luar Puncak juga diminta untuk tidak khawatir, karena pasti akan ditransfer ke rekening masing-masing KK.
“Soal pembagian dana BLT ini, saya yakin akan merata dan adil, karena budaya dan adat masyarakat di pegunungan tengah khususnya di Kabupaten Puncak, sudah memiliki budaya, kebersamaan, jujur dan gotong royong. Beberapa kampung yang baru dimekarkan juga mendapatkan dana sebesar Rp300 jutaan. Kampung induk bisa mendapatkan dana sampai Rp7 miliar yang disesuaikan dengan jumlah KK,” imbuhnya.
Sekadar diketahui, pembagian dana BLT ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak, menggunakan cara kearifan lokal, dimana masyarakat terlebih dahulu membakar batu, selanjutnya kepala kampung dan petugas dan diawasi oleh pihak Distrik dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPPMK) Kabupaten Puncak, dibagi secara merata kepada masyarakat sesuai dengan data KK di kampung-kampung yang menerima bantuan langsung tunai.
“Kami senang, pemerintah pusat, melalui Presiden Joko Widodo, Menteri Desa dan Gubernur, Bupati, telah membantu kami dengan dana BLT, kami akan bagi dana ini merata kepada semua warga di kampung kami,” kata Kepala Kampung Kunga, Distrik Amukia, Simson Elas. (Baca juga: Menko Airlangga Sebut Manfaat Gaji ke-13, Apakah Itu?)
Meski zona hijau, protokol kesehatan wajib diterapkan kepada penumpang pesawat yang menuju Kabupaten Puncak atau keluar dari Kabupaten Puncak. "Cek suhu badan, penggunaan masker serta mencuci tangan tetap diterapkan. Hal ini tentu saja untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19 di tanah Papua," pungkas Willem.
"Pendistribusian dana BLT harusnya dikhususkan bagi daerah yang warganya terjangkit virus Corona (zona merah). Namun, demi keadilan sosial, Presiden Joko Widodo menurunkan kebijakan agar pembagian dana BLT merata di semua daerah. Ini bukti negara hadir untuk membantu mengatasi dampak sosial dari pendemi Corona di kabupaten ini," ujar Willem Wandik dalam keterangan persnya, Sabtu (1/8/2020). (Baca juga: Revisi PP No 35/2019 Rampung, Gaji ke 13 PNS Cair Pekan Depan)
Adapun jumlah total dana BLT yang disalurkan kepada 206 kampung yang tersebar di 25 distrik berjumlah Rp91 miliar. Untuk tahap pertama pembagian awal dilakukan untuk 6 distrik Kabupaten Puncak, sebesar Rp25 miliar yaitu Distrik Ilaga Utara, Ilaga, Gome, Amukia, Mabugi dan Gome Utara.
Selanjutnya secara bertahap dan merata akan diserahkan ke 19 distrik atau ke 206 kampung di Kabupaten Puncak mulai Selasa 28 Juli 2020. Dalam perhitungan Willem, satu Kepala Keluarga (KK) mendapat dana sebesar Rp600 ribu perbulan. Jika dihitung dari Januari, maka sudah mencapai enam bulan, sehingga satu KK bisa mendapatkan dana Rp4 juta per KK.
“Anda lihat sendiri, semua masyarakat kampung di Puncak begitu senang dan bangga, mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Desa, karena di situasi sulit saat ini, mereka bisa lihat dan terima uang BLT secara fisik, ini bukti bahwa negara terus hadir dan peduli kepada masyarakat pegunungan timur yang jauh dari ibu kota Jakarta,” kata Bupati yang pernah menerima penghargaan kepala daerah inovatif 2019 lalu.
Dirinya menjelaskan, sumber dana BLT itu berasal dari dana kampung yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat sejak dua minggu lalu dan pemerintah daerah sendiri ikut membantu mengawasi dalam penyaluran BLT ini agar tepat sasaran. Bagi warga yang berada di luar Puncak juga diminta untuk tidak khawatir, karena pasti akan ditransfer ke rekening masing-masing KK.
“Soal pembagian dana BLT ini, saya yakin akan merata dan adil, karena budaya dan adat masyarakat di pegunungan tengah khususnya di Kabupaten Puncak, sudah memiliki budaya, kebersamaan, jujur dan gotong royong. Beberapa kampung yang baru dimekarkan juga mendapatkan dana sebesar Rp300 jutaan. Kampung induk bisa mendapatkan dana sampai Rp7 miliar yang disesuaikan dengan jumlah KK,” imbuhnya.
Sekadar diketahui, pembagian dana BLT ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak, menggunakan cara kearifan lokal, dimana masyarakat terlebih dahulu membakar batu, selanjutnya kepala kampung dan petugas dan diawasi oleh pihak Distrik dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPPMK) Kabupaten Puncak, dibagi secara merata kepada masyarakat sesuai dengan data KK di kampung-kampung yang menerima bantuan langsung tunai.
“Kami senang, pemerintah pusat, melalui Presiden Joko Widodo, Menteri Desa dan Gubernur, Bupati, telah membantu kami dengan dana BLT, kami akan bagi dana ini merata kepada semua warga di kampung kami,” kata Kepala Kampung Kunga, Distrik Amukia, Simson Elas. (Baca juga: Menko Airlangga Sebut Manfaat Gaji ke-13, Apakah Itu?)
Meski zona hijau, protokol kesehatan wajib diterapkan kepada penumpang pesawat yang menuju Kabupaten Puncak atau keluar dari Kabupaten Puncak. "Cek suhu badan, penggunaan masker serta mencuci tangan tetap diterapkan. Hal ini tentu saja untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19 di tanah Papua," pungkas Willem.
(kri)
tulis komentar anda