Perempuan Bangsa Rumuskan Kebijakan Kesetaraan Gender untuk Kepemimpinan Nasional
Senin, 18 September 2023 - 22:51 WIB
Ketua Umum Perempuan Bangsa Siti Mukaromah mengatakan, perlunya perumusan kebijakan kesetaraan gender untuk kepemimpinan nasional. Foto/istimewa
JAKARTA - Perempuan Bangsa mengumpulkan sejumlah aktivis perempuan untuk merumuskan kebijakan kesetaraan gender bagi kepemimpinan nasional.
“Kami menggali berbagai masukan dari berbagai organisasi, tokoh, dan aktivis perempuan agar isu-isu perempuan menjadi program dan isu strategis kepemimpinan nasional,” kata Ketua Umum Perempuan Bangsa Siti Mukaromah di Jakarta, Senin (18/9/2023).
Hal lain yang juga dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) ini antara lain evaluasi dan efektivitas afirmasi action kuota 30% yang implementasinya belum maksimal. Kemudian kesetaraan gender di semua tingkatan pendidikan, pengakuan ulama perempuan dalam peran-peran keagamaan, akses kesehatan reproduksi yang tidak diskriminatif, anggaran kesehatan untuk remaja perempuan dan ibu hamil, dan sebagainya.
Wakil Ketum DPP PKB Ida Fauziyah menyoroti rendahnya akses dan partisipasi politik perempuan. “Demokrasi kita masih sangat formalitas dan substansial. Kita punya PR sedemikian rupa, menurunkan stunting, menurunkan kemiskinan, dan lain-lain,” paparnya.
Salah satu contohnya, kata Ida, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Khususnya pada Pasal 8 ayat (2) mengenai perhitungan syarat keterwakilan perempuan.
Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menambahkan, afirmasi masih menjadi beban bagi parpol. Ada diskonektivitas antara ruang kebijakan dan ruang kelembagaan di partai politik. Kerja-kerja penguatan perempuan politik harus terus dilakukan.
“Walaupun ada kebijakan aktivisme yudisial oleh perempuan, tapi itu tidak cukup. Karena afirmasi masih dianggap beban. Politik dianggap mahal dan ekosistem politik tidak ramah dan tidak bersahabat dengan perempuan,” kata Titi.
“Kami menggali berbagai masukan dari berbagai organisasi, tokoh, dan aktivis perempuan agar isu-isu perempuan menjadi program dan isu strategis kepemimpinan nasional,” kata Ketua Umum Perempuan Bangsa Siti Mukaromah di Jakarta, Senin (18/9/2023).
Hal lain yang juga dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) ini antara lain evaluasi dan efektivitas afirmasi action kuota 30% yang implementasinya belum maksimal. Kemudian kesetaraan gender di semua tingkatan pendidikan, pengakuan ulama perempuan dalam peran-peran keagamaan, akses kesehatan reproduksi yang tidak diskriminatif, anggaran kesehatan untuk remaja perempuan dan ibu hamil, dan sebagainya.
Wakil Ketum DPP PKB Ida Fauziyah menyoroti rendahnya akses dan partisipasi politik perempuan. “Demokrasi kita masih sangat formalitas dan substansial. Kita punya PR sedemikian rupa, menurunkan stunting, menurunkan kemiskinan, dan lain-lain,” paparnya.
Salah satu contohnya, kata Ida, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Khususnya pada Pasal 8 ayat (2) mengenai perhitungan syarat keterwakilan perempuan.
Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menambahkan, afirmasi masih menjadi beban bagi parpol. Ada diskonektivitas antara ruang kebijakan dan ruang kelembagaan di partai politik. Kerja-kerja penguatan perempuan politik harus terus dilakukan.
“Walaupun ada kebijakan aktivisme yudisial oleh perempuan, tapi itu tidak cukup. Karena afirmasi masih dianggap beban. Politik dianggap mahal dan ekosistem politik tidak ramah dan tidak bersahabat dengan perempuan,” kata Titi.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda