Melawan Korupsi dan Menjaga Integritas Melalui Keterbukaan Parlemen

JAKARTA - Indonesia sebagai salah satu negara yang mencetuskan gerakan keterbukaan Open Government Partnership (OGP) hadir dalam OGP Global Summit yang ke-8. Kegiatan yang diselenggarakan di Tallinn, Estonia itu berlangsung pada 5-7 September 2023.

Delegasi DPR RI yang diwakili oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon berperan aktif dalam rangkaian dialog dan pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 2.200 peserta dari 115 negara dari kalangan pimpinan negara termasuk parlemen, menteri, beserta organisasi masyarakat sipil (CSOs), organisasi internasional (IO), organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, dan para ahli keterbukaan.

Fokus utama dalam OGP Global Summit tahun ini pada pemerintahan terbuka di era digital, potensi teknologi untuk menjadikan pemerintahan, parlemen dan pembuatan kebijakan lebih transparan dan akuntabel, serta pelestarian demokrasi.



Dalam memberikan perspektif parlemen pada konferensi ini, Fadli Zon menjadi narasumber dalam dua kegiatan utama, yakni kegiatan Open Parliament Day pada 5 September 2023 di Gedung Parlemen Estonia (Riigikogu) dan Sesi Utama Antikorupsi pada 6 September 2023.



Open Parliament Day merupakan bagian dari rangkaian OGP Global Summit khusus untuk para legislator untuk berkumpul dan merundingkan berbagai strategi, pengalaman baik, dan masukan dalam mendukung keterbukaan parlemen dan juga dalam pemerintahan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Open Parliament e-Network (OPeN) dan Parlemen Estonia (Riigikogu) mengambil tema terkait integritas dan akuntabilitas parlemen. Sesi-sesi Open Parliament Day membahas bagaimana strategi parlemen dalam menjaga integritas secara internal dan eksternal.

Bersama perwakilan parlemen Ghana, Kenya, Taiwan dan Directorio Legislativo selaku organisasi pengawas parlemen di Kawasan Latin Amerika. Dalam sesi ini, perwakilan parlemen-parlemen menyampaikan berbagai upaya menjaga integritas parlemen yang fondasinya dari keterbukaan.

Fadli Zon menyampaikan pentingnya transparansi informasi dan membuka ruang partisipasi publik dalam menjaga akuntabilitas parlemen. DPR RI telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan informasi publik dari pembentukan dan revitalisasi Sistem Informasi Legislasi (SILEG) dan aplikasi-aplikasi pelayanan informasi publik DPR.