Dorong Stabilisasi dan Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Bersinergi untuk Kendalikan Laju Inflasi
Jum'at, 01 September 2023 - 10:43 WIB
Pencapaian inflasi Indonesia saat ini masih terkendali, dimana realisasi inflasi pada Juli 2023 tercatat sebesar 3,08% (yoy) yang berada dalam rentang tren yang melandai sejak awal tahun 2023. (Foto: dok Golkar)
JAKARTA - Pencapaian inflasi Indonesia saat ini masih terkendali, dimana realisasi inflasi pada Juli 2023 tercatat sebesar 3,08% (yoy), berada dalam rentang sasaran dan tren melandai sejak awal tahun 2023. Pencapaian inflasi ini merupakan salah satu yang terendah di dunia.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang bertemakan 'Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan' di Istana Negara, Kamis (31/08/2023), Presiden Joko Widodo menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan, dengan didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Presiden Joko Widodo memberikan lima arahan dalam langkah menjaga inflasi tetap terkendali. Pertama, manfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya. Poin kedua adalah memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.
Adapun yang ketiga adalah mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah. Keempat yakni memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Kelima, memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
“Inflasi di bulan Juli tercatat 3,08 (yoy) dan angka inflasi ini lebih baik dibandingkan sejumlah negara G20 lainnya, Pak Presiden, seperti India 7,44%, Inggris 6,8%, Itali 5,9%, Uni Eropa 5,3%. Dan secara parsial 19 daerah realisasinya di bawah nasional dan 15 daerah di atas nasional. Jadi terimakasih kepada seluruh Gubernur,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP pada kesempatan tersebut.
Capaian ini juga didukung oleh inflasi Volatile Food yang terus menurun, inflasi Administered Prices yang melandai dan inflasi inti yang tetap terkendali. Menko Airlangga turut mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah berkat sinergi yang baik sehingga inflasi Indonesia dapat terkendali dan kembali dalam rentang target sasaran sesuai dengan APBN, 3±1%.
Di tengah capaian inflasi yang memuaskan, masih terdapat berbagai tantangan. Strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) maupun bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil terus diupayakan untuk memastikan inflasi terkendali dalam rentang sasaran.
“Dan salah satu yang telah diupayakan yaitu penguatan cadangan beras, cadangan pangan Pemerintah, utamanya beras dan stabilisasi pasokan dan harga pangan,” ujar Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengintruksikan kepada Kementerian/Lembaga terkait agar bantuan pangan beras kepada 21,3 Juta KPM dengan besaran 10kg/KPM periode September-November 2023 dapat segera disalurkan. Posisi per 30 Agustus, beras yang ada di Bulog sebanyak 1,54 juta ton, dimana sekitar 900 ribu tonnya sudah di gudang, sementara sisanya dalam perjalanan.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang bertemakan 'Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan' di Istana Negara, Kamis (31/08/2023), Presiden Joko Widodo menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan, dengan didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Presiden Joko Widodo memberikan lima arahan dalam langkah menjaga inflasi tetap terkendali. Pertama, manfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya. Poin kedua adalah memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.
Adapun yang ketiga adalah mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah. Keempat yakni memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Kelima, memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
“Inflasi di bulan Juli tercatat 3,08 (yoy) dan angka inflasi ini lebih baik dibandingkan sejumlah negara G20 lainnya, Pak Presiden, seperti India 7,44%, Inggris 6,8%, Itali 5,9%, Uni Eropa 5,3%. Dan secara parsial 19 daerah realisasinya di bawah nasional dan 15 daerah di atas nasional. Jadi terimakasih kepada seluruh Gubernur,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP pada kesempatan tersebut.
Capaian ini juga didukung oleh inflasi Volatile Food yang terus menurun, inflasi Administered Prices yang melandai dan inflasi inti yang tetap terkendali. Menko Airlangga turut mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah berkat sinergi yang baik sehingga inflasi Indonesia dapat terkendali dan kembali dalam rentang target sasaran sesuai dengan APBN, 3±1%.
Di tengah capaian inflasi yang memuaskan, masih terdapat berbagai tantangan. Strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) maupun bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil terus diupayakan untuk memastikan inflasi terkendali dalam rentang sasaran.
“Dan salah satu yang telah diupayakan yaitu penguatan cadangan beras, cadangan pangan Pemerintah, utamanya beras dan stabilisasi pasokan dan harga pangan,” ujar Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengintruksikan kepada Kementerian/Lembaga terkait agar bantuan pangan beras kepada 21,3 Juta KPM dengan besaran 10kg/KPM periode September-November 2023 dapat segera disalurkan. Posisi per 30 Agustus, beras yang ada di Bulog sebanyak 1,54 juta ton, dimana sekitar 900 ribu tonnya sudah di gudang, sementara sisanya dalam perjalanan.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda