Mendagri Sebut Pilkada Momentum Gerakan Lawan Corona
Kamis, 30 Juli 2020 - 21:00 WIB
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, merupakan momentum dalam gerakan melawan virus Corona. Foto/Istimewa
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, merupakan momentum dalam gerakan melawan Covid-19 (virus Corona). Sebab, dalam tahapan pilkada dapat dilaksanakan sosialisasi masif mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan.
(Baca juga: Pencairan Anggaran Pilkada KPU-Bawaslu Sudah Lebih dari 90%)
"Kita ingin mereka bergerak menangani Covid-19. Kapan momentumnya? Momentumnya Pilkada. Kenapa? Karena bagi kepala daerah, bagi petahana atau kontestan, inilah pertarungan. Bagi mereka ya ini power struggle, inilah momentum yang sangat penting dan ini moment rakyat membuktikan kedaulatan rakyat itu cuma di satu poin, pada waktu election setelah itu diwakili oleh DPR, hanya di election saja kedaulatan rakyat itu langsung," ujar Tito di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2020).
(Baca juga: Covid-19 Renggut 106 Nyawa WNI, Terbanyak di Arab Saudi)
Tito mengatakan, Pilkada Serentak yang mengusung tema 'Gerakan Lawan Covid-19' ini juga akan menjadi ajang pembuktian bagi calon kepala daerah. Sebab, para calon kepala daerah diharuskan mempunyai solusi mengatasi dampak pandemi Covid-19.
"Kontestan harus bisa mengendalikan pendukungnya. Kalau ada kontestan enggak bisa mengendalikan pendukungnya gimana nanti jadi kepala daerah? Mengendalikan jutaan orang, ratusan ribu orang? Baru kendalikan seribu dua ribu engga bisa," kata Tito.
Dia menjelaskan, dalam momentum Pilkada 2020 ini juga masyarakat bisa menilai kontestan mana yang dirasa tepat dan mampu menangani pandemi Covid-19
"Jadi disini momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya yang dapat tangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Jadi, pilihlah pemimpin yang mampu menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Itulah ujian saat krisis ini," tegasnya.
Mendagri pun mencontohkan bahwa dalam catatannya di beberapa negara lain pun tetap dilaksanakan pemilu. "Pertama kan, tidak ada satu pun ahli atau otoritas yang menjamin kapan pandemi akan selesai. Kedua, kita lihat praktik-praktik di negara lain, Korea Selatan di puncak pandemi mereka laksanakan. Jerman, Prancis, Polandia, kemarin pemilihan presiden mereka laksanakan," ucapnya.
"Kemudian di Amerika Serikat nanti November itu jauh lebih masif daripada kita, pilpres, senator, kongres, beberapa gubernur negara bagian, dan lain-lain. Jadi ada yang mengubah bulan, setahun dalam catatan kami hanya beberapa yang menunda tahun, itu pun karena tradisi, petugas TPS-nya di atas 50 tahun seperti di Inggris," tambahnya.
(Baca juga: Pencairan Anggaran Pilkada KPU-Bawaslu Sudah Lebih dari 90%)
"Kita ingin mereka bergerak menangani Covid-19. Kapan momentumnya? Momentumnya Pilkada. Kenapa? Karena bagi kepala daerah, bagi petahana atau kontestan, inilah pertarungan. Bagi mereka ya ini power struggle, inilah momentum yang sangat penting dan ini moment rakyat membuktikan kedaulatan rakyat itu cuma di satu poin, pada waktu election setelah itu diwakili oleh DPR, hanya di election saja kedaulatan rakyat itu langsung," ujar Tito di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2020).
(Baca juga: Covid-19 Renggut 106 Nyawa WNI, Terbanyak di Arab Saudi)
Tito mengatakan, Pilkada Serentak yang mengusung tema 'Gerakan Lawan Covid-19' ini juga akan menjadi ajang pembuktian bagi calon kepala daerah. Sebab, para calon kepala daerah diharuskan mempunyai solusi mengatasi dampak pandemi Covid-19.
"Kontestan harus bisa mengendalikan pendukungnya. Kalau ada kontestan enggak bisa mengendalikan pendukungnya gimana nanti jadi kepala daerah? Mengendalikan jutaan orang, ratusan ribu orang? Baru kendalikan seribu dua ribu engga bisa," kata Tito.
Dia menjelaskan, dalam momentum Pilkada 2020 ini juga masyarakat bisa menilai kontestan mana yang dirasa tepat dan mampu menangani pandemi Covid-19
"Jadi disini momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya yang dapat tangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Jadi, pilihlah pemimpin yang mampu menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Itulah ujian saat krisis ini," tegasnya.
Mendagri pun mencontohkan bahwa dalam catatannya di beberapa negara lain pun tetap dilaksanakan pemilu. "Pertama kan, tidak ada satu pun ahli atau otoritas yang menjamin kapan pandemi akan selesai. Kedua, kita lihat praktik-praktik di negara lain, Korea Selatan di puncak pandemi mereka laksanakan. Jerman, Prancis, Polandia, kemarin pemilihan presiden mereka laksanakan," ucapnya.
"Kemudian di Amerika Serikat nanti November itu jauh lebih masif daripada kita, pilpres, senator, kongres, beberapa gubernur negara bagian, dan lain-lain. Jadi ada yang mengubah bulan, setahun dalam catatan kami hanya beberapa yang menunda tahun, itu pun karena tradisi, petugas TPS-nya di atas 50 tahun seperti di Inggris," tambahnya.
(maf)
tulis komentar anda