Permintaan Maaf Mendikbud Harus Diikuti Kebijakan yang Positif
Rabu, 29 Juli 2020 - 21:03 WIB
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, permintaan maaf Mendikbud harus diikuti dengan kebijakan yang positif. Foto/SINDOnews
ENDE - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengapresiasi sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang tidak sungkan untuk meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP).
"Saya apresiasi kalau memang meminta maaf. Jarang sekali ya pejabat kalau merasa salah minta maaf. Tapi permohonan maaf itu harus ditindaklanjuti kebijakan yang lebih baik. Tapi saya hormat bahwa Pak Menteri mengatakan atau menyampaikan permohonan maaf," tutur Gus Jazil di sela kunjungan kerjanya ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (29/7/2020). (Baca juga: Mendikbud Minta Maaf, PBNU: Itu Sikap Kesatria, Jangan Diulangi)
Gus Jazil mengatakan, permintaan maaf Mendikbud tersebut menunjukkan bahwa ada kebijakan yang kurang pas. Karena itu, dirinya meminta Mendikbud untuk segera memperbaiki kebijakan terkait dengan pendidikan di Tanah Air. "Jangan sudah minta maaf, nanti keliru lagi, minta maaf lagi," katanya. (Baca juga: Minta Maaf, Mendikbud Minta NU, Muhammadiyah, PGRI Kembali Gabung POP)
Dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, setelah Mendikbnud meminta maaf, saat ini yang perlu dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah adalah memberikan masukan atas berbagai kekurangan atas kebijakan Menteri Nadiem dalam berbagai persoalan pendidikan, terutama soal POP. "Apa yang kurang di situ sehingga protes dari NU dan Muhammadiyah. Ini protes yang memberikan solusi, bukan protes yang karena ngambek, mutung gitu. Jadi memang kemarin NU dan Muhammadiyah menarik diri itu karena ada masalah, dan itu bisa ditangani dan diperbaiki," tuturnya.
Gus Jazil mendorong NU dan Muhammadiyah agar bersedia memberikan koreksi-koreksi atas berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan Nadiem. "Nggak tahu apa yang salah di situ, nggak tahu apakah dari programnya atau nggak match dengan NU dan Muhammadiyah, dicari. Sekarang sudah Agustus, tinggal empat bulan lagi habis itu, tutup anggaran," katanya.
"Saya apresiasi kalau memang meminta maaf. Jarang sekali ya pejabat kalau merasa salah minta maaf. Tapi permohonan maaf itu harus ditindaklanjuti kebijakan yang lebih baik. Tapi saya hormat bahwa Pak Menteri mengatakan atau menyampaikan permohonan maaf," tutur Gus Jazil di sela kunjungan kerjanya ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (29/7/2020). (Baca juga: Mendikbud Minta Maaf, PBNU: Itu Sikap Kesatria, Jangan Diulangi)
Gus Jazil mengatakan, permintaan maaf Mendikbud tersebut menunjukkan bahwa ada kebijakan yang kurang pas. Karena itu, dirinya meminta Mendikbud untuk segera memperbaiki kebijakan terkait dengan pendidikan di Tanah Air. "Jangan sudah minta maaf, nanti keliru lagi, minta maaf lagi," katanya. (Baca juga: Minta Maaf, Mendikbud Minta NU, Muhammadiyah, PGRI Kembali Gabung POP)
Dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, setelah Mendikbnud meminta maaf, saat ini yang perlu dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah adalah memberikan masukan atas berbagai kekurangan atas kebijakan Menteri Nadiem dalam berbagai persoalan pendidikan, terutama soal POP. "Apa yang kurang di situ sehingga protes dari NU dan Muhammadiyah. Ini protes yang memberikan solusi, bukan protes yang karena ngambek, mutung gitu. Jadi memang kemarin NU dan Muhammadiyah menarik diri itu karena ada masalah, dan itu bisa ditangani dan diperbaiki," tuturnya.
Gus Jazil mendorong NU dan Muhammadiyah agar bersedia memberikan koreksi-koreksi atas berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan Nadiem. "Nggak tahu apa yang salah di situ, nggak tahu apakah dari programnya atau nggak match dengan NU dan Muhammadiyah, dicari. Sekarang sudah Agustus, tinggal empat bulan lagi habis itu, tutup anggaran," katanya.
(cip)
tulis komentar anda