Ketua MK Berharap Perindo Dapat Beracara dengan Konstitusi Ketika Terjadi Sengketa Pemilu

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berharap Partai Perindo dapat memanfaatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya. Ketika nanti terjadi sengketa hasil pemilu, maka Perindo bisa beracara sesuai konstitusi.

Hal itu dikatakan Anwar Usman usai membuka Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Perindo di Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/7/2023).

"Tentu saja diharapkan salah satu partai peserta pemilu yaitu Partai Perindo bisa memanfaatkan bimtek ini. Sehingga nanti pada pelaksanaan hari H Pemilu 2024 ketika ada sengketa bisa beracara dengan konstitusi apabila ada sengketa," kata Anwar.



Inti materi bimtek yang diikuti Partai Perindo, partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu, terkait hak dan kewajiban partai politik dalam sengketa atau perselisihan hasil Pemilu 2024.

"Terkait hak dan kewajiban bagi partai politik ketika nanti digugat atau menggugat ke MK," katanya.

Sebelumnya, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi menilai bimtek ini penting bagi kader Partai Perindo untuk mengetahui hukum acara perselisihan hasil Pemilu 2024.

"Jadi bimtek ini penting untuk seluruh kader Partai Perindo agar bisa beracara dengan baik, kalau memang diperlukan di MK. Jadi kami sangat mengapresiasi dan ini menurut saya bagian yang konkret ya dari MK untuk menghadirkan pelayanan terbaik sebagai garda konstitusi bagaimana kontestan partai Pemilu bisa melaksanakan hak mereka dengan baik," ucap TGB.



Bimtek diikuti sekitar 150 kader Partai Perindo, antara lain Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun, dan jajaran pengurus DPP, DPW, dan DPD Perindo.