Abdul Khaliq Ahmad: Keuangan dan Aset Al Zaytun Perlu Diaudit Lembaga Kompeten
Minggu, 02 Juli 2023 - 11:55 WIB
Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad. Foto/Dok MPI
JAKARTA - Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus berupaya mencari informasi terkait Pondok Pesantren Al Zaytun. Terbaru, MUI menemukan masalah sumber keuangan hingga status tanah pondok yang terletak di Indramayu, Jawa Barat tersebut.
Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- meminta ada tindak lanjut dari temuan MUI yang dimaksud.
"Seyogianya keuangan dan aset yang dimiliki Al Zaytun perlu diaudit oleh lembaga yang kompeten untuk memastikan cara-cara mendapatkan dan sumbernya benar dan halal sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia," kata Khaliq, Sabtu (1/7/2023).
Khaliq menambahkan, dari informasi yang didapat bahwa masalah keuangan yang dikumpulkan oleh Al Zaytun dan juga kepemilikan aset-aset termasuk tanah ditengarai ada cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. "Cara-cara ini sangat bertentangan dengan hukum Islam."
Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- melanjutkan, mengutip pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyebutkan Al Zaytun bukan hanya sekadar pondok, tapi sudah menjelma menjadi komune.
Khaliq menjelaskan, komune adalah satu sistem kemasyarakatan yang mirip seperti sebuah negara yang terdapat struktur hierarki dan regulasi. Bahkan, regulasi yang dibuat itu sedemikian rupa dibuat untuk bisa menekankan tentang kepatuhan hanya pada pimpinan dan loyalitas tunggal hanya pada pimpinan.
"Saya kira sudah selayaknya Al Zaytun diaudit sumber keuangan dan sumber kepemilikan aset yang ada," ucapnya.
Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- meminta ada tindak lanjut dari temuan MUI yang dimaksud.
"Seyogianya keuangan dan aset yang dimiliki Al Zaytun perlu diaudit oleh lembaga yang kompeten untuk memastikan cara-cara mendapatkan dan sumbernya benar dan halal sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia," kata Khaliq, Sabtu (1/7/2023).
Khaliq menambahkan, dari informasi yang didapat bahwa masalah keuangan yang dikumpulkan oleh Al Zaytun dan juga kepemilikan aset-aset termasuk tanah ditengarai ada cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. "Cara-cara ini sangat bertentangan dengan hukum Islam."
Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- melanjutkan, mengutip pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyebutkan Al Zaytun bukan hanya sekadar pondok, tapi sudah menjelma menjadi komune.
Khaliq menjelaskan, komune adalah satu sistem kemasyarakatan yang mirip seperti sebuah negara yang terdapat struktur hierarki dan regulasi. Bahkan, regulasi yang dibuat itu sedemikian rupa dibuat untuk bisa menekankan tentang kepatuhan hanya pada pimpinan dan loyalitas tunggal hanya pada pimpinan.
"Saya kira sudah selayaknya Al Zaytun diaudit sumber keuangan dan sumber kepemilikan aset yang ada," ucapnya.
(zik)
tulis komentar anda