Wapres Akui Daerah dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Rawan TPPO
Kamis, 08 Juni 2023 - 22:04 WIB
Wapres Ma’ruf Amin menyebutkan, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi rawan TPPO. Modusnya kata Wapres, lewat pengiriman PMI ilegal ke luar negeri. Foto/Setwapres
JAKARTA - Wakil Presiden ( Wapres ) Ma’ruf Amin menyebutkan, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ). Modusnya kata Wapres , lewat pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke luar negeri.
"Satu sisi ada pencegahan PMI ilegal, tapi di sisi lain kita sudah terus mengarahkan daerah-daerah potensial yang terjadinya PMI ilegal, daerah yang tingkat kemiskinan (tinggi)," kata Wapres saat ditanya awak media di Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023).
Oleh karena itu, Wapres mengatakan, penurunan angka kemiskinan saat ini menjadi prioritas pemerintah khususnya di wilayah Pulau Jawa, juga di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Karena itu ini jadi perhatian salah satunya selain di Jawa, juga di NTT, ini akan kita coba untuk penurunan kemiskinannya itu kita prioritaskan," ujarnya.
Baca juga: Langkah Cepat Kapolri dalam Penanganan TPPO Diapresiasi
Wapres pun memastikan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, termasuk Kepolisian melakukan pengawasan ketat untuk mencegah adanya PMI ilegal.
"Satu sisi ada pencegahan PMI ilegal, tapi di sisi lain kita sudah terus mengarahkan daerah-daerah potensial yang terjadinya PMI ilegal, daerah yang tingkat kemiskinan (tinggi)," kata Wapres saat ditanya awak media di Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023).
Oleh karena itu, Wapres mengatakan, penurunan angka kemiskinan saat ini menjadi prioritas pemerintah khususnya di wilayah Pulau Jawa, juga di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Karena itu ini jadi perhatian salah satunya selain di Jawa, juga di NTT, ini akan kita coba untuk penurunan kemiskinannya itu kita prioritaskan," ujarnya.
Baca juga: Langkah Cepat Kapolri dalam Penanganan TPPO Diapresiasi
Wapres pun memastikan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, termasuk Kepolisian melakukan pengawasan ketat untuk mencegah adanya PMI ilegal.
Lihat Juga :