Penjelasan PDIP Dorong Pemerintah Perkuat Lemhannas
Kamis, 08 Juni 2023 - 21:12 WIB
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Foto/Ist
JAKARTA - PDIP mendorong Pemerintah agar memperkuat Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas ). Hal ini tertuang dalam salah satu poin rekomendasi eksternal yang disampaikan dalam Rakernas III PDIP.
Poin-poin rekomendasi eksternal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dalam penutupan Rakernas yang digelar di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
"Rakernas III PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk memperkuat lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai pusat penggemblengan calon pemimpin Bangsa atas cara pandang geopolitik Bung Karno," kata Puan.
Ketua DPR itu melanjutkan, Lemhannas juga harus dikembangkan sebagai pusat kajian kebijakan strategis nasional. Khususnya, kebijakan luar negeri dan pertahanan, serta hal-hal yang berkaitan dengan upaya membangun ketahanan Indonesia.
Dengan kajian strategis tersebut diharapkan ke depan seluruh inisiatif perdamaian telah melalui kajian mendalam sesuai prinsip-prinsip politik luar negeri, bebas, aktif.
"Agar tidak menimbulkan berbagai kontroversi yang bisa menurunkan harkat dan martabat Bangsa di dunia Internasional," ujarnya.
Lihat Juga: Catatan PDIP Terhadap Revisi UU Kementerian Negara: Harus Efisien agar Tak Bebani Keuangan Negara
Poin-poin rekomendasi eksternal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dalam penutupan Rakernas yang digelar di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
"Rakernas III PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk memperkuat lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai pusat penggemblengan calon pemimpin Bangsa atas cara pandang geopolitik Bung Karno," kata Puan.
Ketua DPR itu melanjutkan, Lemhannas juga harus dikembangkan sebagai pusat kajian kebijakan strategis nasional. Khususnya, kebijakan luar negeri dan pertahanan, serta hal-hal yang berkaitan dengan upaya membangun ketahanan Indonesia.
Dengan kajian strategis tersebut diharapkan ke depan seluruh inisiatif perdamaian telah melalui kajian mendalam sesuai prinsip-prinsip politik luar negeri, bebas, aktif.
"Agar tidak menimbulkan berbagai kontroversi yang bisa menurunkan harkat dan martabat Bangsa di dunia Internasional," ujarnya.
Lihat Juga: Catatan PDIP Terhadap Revisi UU Kementerian Negara: Harus Efisien agar Tak Bebani Keuangan Negara
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(maf)
tulis komentar anda