KPK Akui Penangkapan Lebih Lambat Dibanding dengan Munculnya Koruptor
Kamis, 13 April 2023 - 15:49 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengakui, pihaknya kerap melakukan upaya penangkapan terhadap para pejabat dan kepala daerah beberapa waktu terakhir. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Nurul Ghufron mengakui, pihaknya kerap melakukan upaya penangkapan terhadap para pejabat dan kepala daerah beberapa waktu terakhir. Hanya saja, upaya itu terasa sia-sia lantaran daya regenarasi para koruptor terlampau lebih cepat.
" KPK menangkap para pejabat dan bupati, wali kota, gubernur sampai para menteri. Anggota dewan dan lain-lain itu ketepatannya sudah tepat. Tetapi daya menangkapnya masih kalah dengan daya kecepatan regenerasi koruptornya," tutur Ghufron dalam sambutan pada kegiatan MoU pemberantasan korupsi dengan DMI, di Kantor DMI, Jakarta Timur, Kamis (13/4/2023).
Menurutnya, upaya penangkapan yang dilakukan KPK menjadi sia-sia dan tak berarti untuk pemberantasan korupsi di tanah air. Ia merasa, perbaikan di sektor hulu perlu dilakukan guna memberantas korupsi.
"Proses di hulunya yaitu proses politik yang gagal, demokrasinya, demokrasi yang melahirkan bukan orang-orang yang secara baik kapabilitas, baik kompetensi maupun integritas dan komitmennya untuk rakyat itu tidak ada, karena asumsinya kemudian seakan-akan jabatan hanya pertarungan modal untuk mendudukinya," terang Ghufron.
Dengan kondisi itu, Ghufron merasa praktik korupsi bukan lagi menjadi potensi, mekainkan suatu hal yang pasti. "Yang tidak tertangkap hanya belum apes saja. Yang ditangkap apes saja. Ini fakta yang terjadi tentang kehidupan berbangsa kita saat ini," terang Ghufron.
Lebih lanjut, Ghufron mengungkapkan praktik korupsi di tanah air telah menyentuh hingga akar. Salah satunya, ada tokoh agama yang meminta timbal balik lantaran telah memberi dukungan terhadap kepala daerah.
"Mohon maaf ada bupati didukung para kiai dan macam-macam. Ketika duduk, tidak mampu menyumbang pada Pondok dan masih banyak dianggap bodoh, dianggap tidak mampu, minimal dianggap pelit," tutur Ghufron.
"Ini yang mari kita kemudian sadari bersama. Kalau kondisinya seperti ini kita berbangsa sudah menjelang 77 tahun itu kita tidak sedang menuju negara yang kita cita-citakan oleh para penghuni bangsa. Negara yang kita hidup bersama untuk sebuah kemampuan dan keadilan bersama tidak akan tercapai kalau kemudian proses politiknya masih ini," tututpnya Ghufron.
" KPK menangkap para pejabat dan bupati, wali kota, gubernur sampai para menteri. Anggota dewan dan lain-lain itu ketepatannya sudah tepat. Tetapi daya menangkapnya masih kalah dengan daya kecepatan regenerasi koruptornya," tutur Ghufron dalam sambutan pada kegiatan MoU pemberantasan korupsi dengan DMI, di Kantor DMI, Jakarta Timur, Kamis (13/4/2023).
Menurutnya, upaya penangkapan yang dilakukan KPK menjadi sia-sia dan tak berarti untuk pemberantasan korupsi di tanah air. Ia merasa, perbaikan di sektor hulu perlu dilakukan guna memberantas korupsi.
"Proses di hulunya yaitu proses politik yang gagal, demokrasinya, demokrasi yang melahirkan bukan orang-orang yang secara baik kapabilitas, baik kompetensi maupun integritas dan komitmennya untuk rakyat itu tidak ada, karena asumsinya kemudian seakan-akan jabatan hanya pertarungan modal untuk mendudukinya," terang Ghufron.
Dengan kondisi itu, Ghufron merasa praktik korupsi bukan lagi menjadi potensi, mekainkan suatu hal yang pasti. "Yang tidak tertangkap hanya belum apes saja. Yang ditangkap apes saja. Ini fakta yang terjadi tentang kehidupan berbangsa kita saat ini," terang Ghufron.
Lebih lanjut, Ghufron mengungkapkan praktik korupsi di tanah air telah menyentuh hingga akar. Salah satunya, ada tokoh agama yang meminta timbal balik lantaran telah memberi dukungan terhadap kepala daerah.
"Mohon maaf ada bupati didukung para kiai dan macam-macam. Ketika duduk, tidak mampu menyumbang pada Pondok dan masih banyak dianggap bodoh, dianggap tidak mampu, minimal dianggap pelit," tutur Ghufron.
"Ini yang mari kita kemudian sadari bersama. Kalau kondisinya seperti ini kita berbangsa sudah menjelang 77 tahun itu kita tidak sedang menuju negara yang kita cita-citakan oleh para penghuni bangsa. Negara yang kita hidup bersama untuk sebuah kemampuan dan keadilan bersama tidak akan tercapai kalau kemudian proses politiknya masih ini," tututpnya Ghufron.
(maf)
tulis komentar anda