Ketua KPU Tegaskan Eks Napi 5 Tahun Bui Dilarang Nyaleg Sebelum Lewat 5 Tahun
Rabu, 12 April 2023 - 20:11 WIB
"Uji norma yang sifatnya deklaratif atau pernyataan, ini memang dibacakannya sesuai tanggal dibacakan. Tapi sesungguhnya karena batu ujinya adalah norma di dalam konstitusi, maka orang yang masuk konstruksi apakah memenuhi syarat atau tidak, misalkan soal batas waktu 5 tahun, itu sejak konstitusi ditulis, bukan sejak putusan dibacakan," ujar Hasyim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa (12/4/2023).
Hasyim menegaskan bahwa mau tak mau memang semua caleg termasuk caleg DPD akan dinyatakan tidak memenuhi syarat, meskipun pencalonan caleg DPD sudah dilakukan sejak 16-29 Desember 2022.
"Betul bahwa pencalonan anggota DPD sudah dilakukan sejak 16-29 Desember 2022. Sehingga, ada situasi bakal calon tertentu memenuhi syarat untuk dukungan. Namun, syarat pencalonannya jadi tidak memenuhi karena ada putusan MK itu," terangnya.
Hasyim pun menyinggung kasus Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yang mencalonkan diri sebagai caleg DPD pada Pileg 2019 dan sempat dinyatakan KPU memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS), namun dibatalkan akibat putusan MK.
"Di tengah masa antara DCS dan DCT (Daftar Calon Tetap), muncul putusan MK bahwa pengurus partai politik dilarang mencalonkan diri sebagai calon DPD," paparnya.
Hasyim menegaskan bahwa mau tak mau memang semua caleg termasuk caleg DPD akan dinyatakan tidak memenuhi syarat, meskipun pencalonan caleg DPD sudah dilakukan sejak 16-29 Desember 2022.
"Betul bahwa pencalonan anggota DPD sudah dilakukan sejak 16-29 Desember 2022. Sehingga, ada situasi bakal calon tertentu memenuhi syarat untuk dukungan. Namun, syarat pencalonannya jadi tidak memenuhi karena ada putusan MK itu," terangnya.
Hasyim pun menyinggung kasus Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yang mencalonkan diri sebagai caleg DPD pada Pileg 2019 dan sempat dinyatakan KPU memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS), namun dibatalkan akibat putusan MK.
"Di tengah masa antara DCS dan DCT (Daftar Calon Tetap), muncul putusan MK bahwa pengurus partai politik dilarang mencalonkan diri sebagai calon DPD," paparnya.
Lihat Juga :