Soal Djoko Tjandra, Anggota DPD: Kesalahan Oknum, Bukan Institusi Polri
Senin, 20 Juli 2020 - 14:17 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha. Foto/Istimewa
JAKARTA -
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha menilai keterlibatan sejumlah jenderal dalam kasus masuknya buronan koruptor Djoko Tjandra ke Indonesia tidak terkait dengan Polri secara institusi.
Melenggangnya Djoko Tjandra di Tanah Air karena adanya oknum-oknum di kepolisian.
"Ini merupakan kesalahan Oknum yang melakukannya, bukan sebuah institusi Polrinya, tetapi oknum yang melakukan, saya yakin dan percaya bahwa masih ada jenderal dan para calon jenderal di Polri ini masih banyak yang lebih baik," kata Rachman Thaha dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2020).
Menurut dia, keliru jika menganggap adanya pemufakatan jahat di antara para jenderal dalam pemberian surat jalan kepada Djoko Tjandra.
"Ini sangat keliru apa yang dikeluarkan statement oleh Indonesia Police Watch (IPW) seakan-akan terjadi sesuatu permufakatan kejahatan di tubuh polri yang sepertinya para petinggi polri semuanya terlibat dalam pemberian surat jalan untuk Djoko Tjandra, " tuturnya. ( )
Dia menilai berlebihan jika mengatakan ada menganggap kasus ini karena konspirasi besar di institusi Polri. Menurut dia, penilaian itu tidak proporsional.
"Ini sangat berbahaya terhadap institusi polri bisa kehilangan legitimasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu institusi penegak hukum dan mengawal serta menjaga keamanan nasional, "tuturnya,
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha menilai keterlibatan sejumlah jenderal dalam kasus masuknya buronan koruptor Djoko Tjandra ke Indonesia tidak terkait dengan Polri secara institusi.
Melenggangnya Djoko Tjandra di Tanah Air karena adanya oknum-oknum di kepolisian.
"Ini merupakan kesalahan Oknum yang melakukannya, bukan sebuah institusi Polrinya, tetapi oknum yang melakukan, saya yakin dan percaya bahwa masih ada jenderal dan para calon jenderal di Polri ini masih banyak yang lebih baik," kata Rachman Thaha dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2020).
Menurut dia, keliru jika menganggap adanya pemufakatan jahat di antara para jenderal dalam pemberian surat jalan kepada Djoko Tjandra.
"Ini sangat keliru apa yang dikeluarkan statement oleh Indonesia Police Watch (IPW) seakan-akan terjadi sesuatu permufakatan kejahatan di tubuh polri yang sepertinya para petinggi polri semuanya terlibat dalam pemberian surat jalan untuk Djoko Tjandra, " tuturnya. ( )
Dia menilai berlebihan jika mengatakan ada menganggap kasus ini karena konspirasi besar di institusi Polri. Menurut dia, penilaian itu tidak proporsional.
"Ini sangat berbahaya terhadap institusi polri bisa kehilangan legitimasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu institusi penegak hukum dan mengawal serta menjaga keamanan nasional, "tuturnya,
(dam)
tulis komentar anda