Mahfud MD Ungkap Backing Politik Permainan Tambang
Selasa, 21 Maret 2023 - 15:08 WIB
Menko Polhukam mengakui ada unsr backing politik dalam masalah pertambangan. Foto: MPI/Felldy Utama
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti perilaku korupsi di Indonesia terjadi di berbagai sektor. Ini pun berlaku di sektor pertambangan. Tak heran, Mahfud pun mengakui ada banyak mafia pertambangan.
Kenapa sampai bisa begitu? Menurut Mahfud, salah satunya karena ada backing politik.
"Pemerintah pusat itu sudah jelas, kebijakannya dan tindakannya terhadap kasus-kasus konkret, tapi kadangkala orang 'wah pemerintah itu korupsi', kadangkala di bawah masih kayak gitu, gak berubah, makanya kita adakan pertemuan hari ini," kata Mahfud dalam acara 'Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Polhukam' di Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).
"Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik karena juga ada unsur politik kadang kala permainan itu dibacking politik," sambungnya.
Selain adanya backing politik, masalah tambang makin ruwet karena penegakan hukum juga bermasalah, terutama di daerah.
"Lalu hukum, penegakkan hukum mungkin bermasalah, dan itu mengganggu situasi keamanan di daerah, ada demo, ada pembakaran, ada penganiayaan dan macam macam, itu lah yang sebenarnya ingin saya katakan hari ini," ucapnya.
"Apabila kegiatan pertambangan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini tidak segera ditata, maka berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan tidak dapat tercapai dan ketahanan indonesia terhambat terhadap resesi global tahun 2023 menjadi menurun," kata Mahfud.
Kenapa sampai bisa begitu? Menurut Mahfud, salah satunya karena ada backing politik.
"Pemerintah pusat itu sudah jelas, kebijakannya dan tindakannya terhadap kasus-kasus konkret, tapi kadangkala orang 'wah pemerintah itu korupsi', kadangkala di bawah masih kayak gitu, gak berubah, makanya kita adakan pertemuan hari ini," kata Mahfud dalam acara 'Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Polhukam' di Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).
"Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik karena juga ada unsur politik kadang kala permainan itu dibacking politik," sambungnya.
Selain adanya backing politik, masalah tambang makin ruwet karena penegakan hukum juga bermasalah, terutama di daerah.
"Lalu hukum, penegakkan hukum mungkin bermasalah, dan itu mengganggu situasi keamanan di daerah, ada demo, ada pembakaran, ada penganiayaan dan macam macam, itu lah yang sebenarnya ingin saya katakan hari ini," ucapnya.
"Apabila kegiatan pertambangan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini tidak segera ditata, maka berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan tidak dapat tercapai dan ketahanan indonesia terhambat terhadap resesi global tahun 2023 menjadi menurun," kata Mahfud.
(muh)
tulis komentar anda