Wapres Minta Pemilu 2024 Terbebas dari Politik Identitas
Senin, 13 Maret 2023 - 16:08 WIB
Dia juga berharap, partai politik dan para kontestan pemilu lainnya juga dapat membuat pakta integritas atau kesepakatan-kesepakatan mengenai larangan penggunaan politik identitas. “Dan diingatkan terus supaya partai-partai politik bisa mengendalikan diri untuk tidak menggunakan cara-cara politik identitas, sehingga membawa polarisasi yang bisa membelah bangsa,” imbuhnya.
Dia mengakui indikasi penggunaan politik identitas menjelang Pemilu 2024 mulai tampak. “Saya kira sudah ada, sudah pernah dilihat, misalnya memakai masjid sebagai tempat kampanye. Itu salah satu indikasi. Kalau itu tidak segera dicegah, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, dijadikan tempat kampanye,” katanya.
Baca: Pemilu 2024, Wapres Berharap Semua Pihak Kendalikan Nafsu
Termasuk juga pesantren, lanjut dia, yang dikhawatirkan akan menjadi tempat polarisasi sosial. “Nanti pembelahan (polarisasi) bukan hanya di masyarakat tapi di dalam pesantren, di dalam masjid, di tempat-tempat ibadah itu bisa terjadi,” ungkapnya.
Untuk itu, Wapres menegaskan bahwa berbagai indikasi penggunaan politik identitas harus dicegah sehingga tidak berlanjut dan menimbulkan perpecahan masyarakat. “Ini harus dicegah termasuk (melalui) dialog-dialog kebangsaan baik nasional maupun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya.
Dia mengakui indikasi penggunaan politik identitas menjelang Pemilu 2024 mulai tampak. “Saya kira sudah ada, sudah pernah dilihat, misalnya memakai masjid sebagai tempat kampanye. Itu salah satu indikasi. Kalau itu tidak segera dicegah, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, dijadikan tempat kampanye,” katanya.
Baca: Pemilu 2024, Wapres Berharap Semua Pihak Kendalikan Nafsu
Termasuk juga pesantren, lanjut dia, yang dikhawatirkan akan menjadi tempat polarisasi sosial. “Nanti pembelahan (polarisasi) bukan hanya di masyarakat tapi di dalam pesantren, di dalam masjid, di tempat-tempat ibadah itu bisa terjadi,” ungkapnya.
Untuk itu, Wapres menegaskan bahwa berbagai indikasi penggunaan politik identitas harus dicegah sehingga tidak berlanjut dan menimbulkan perpecahan masyarakat. “Ini harus dicegah termasuk (melalui) dialog-dialog kebangsaan baik nasional maupun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :