Menag Dorong Penguatan Literasi Zakat untuk Kesejahteraan Umat
Senin, 20 Februari 2023 - 14:15 WIB
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf sejatinya membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu, literasi zakat dan wakaf perlu diperkuat ke seluruh elemen masyarakat.
Hal ini disampaikan Menag Yaqut dalam Rakornas Zakat 2023 yang digelar oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag. Acara ini diikuti lebih dari 300 peserta dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Perwakilan Forum Zakat, Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ), 34 Kepala Bidang Penais Zakat Wakaf.
"Literasi zakat menjadi kunci dalam pengelolaan zakat nasional. Perluas jejaring peningkatan literasi zakat ke seluruh PTKIN, pesantren, madrasah hingga BUMN. Pegelolaan zakat juga harus terintegrasi dengan tujuan nasional sebab tujuan akhir dalam pengelolaan zakat itu adalah kesejahteraan umat," kata Menag Yaqut dalam keterangan tertulis, Senin (20/2/2023).
Dalam acara yang sama, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, setiap lembaga harus memiliki kolaborasi dan sinergi yang produktif, untuk mencapai optimalisasi zakat bagi kesejahteraan umat. Kolaborasi dan sinergitas dapat mengakselerasi kualitas serta kuantitas pengumpulan hingga pendistribusian wakaf, dari umat dan untuk umat.
"Pertama, kolaborasi sekaligus sinergitas antara pemerintah, dalam hal ini Kemenag dengan Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), harus semakin kental agar terjadi peningkatan kualitas pengelolaan zakat," katanya.
Kamaruddin Amin menyebut dari Rp400 triliun potensi penerimaan zakat di Indonesia, baru sekitar Rp21 triliun yang baru digarap saat ini. Ditjen Bimas Islam memastikan membuat terobosan dan inovasi, salah satunya dengan digitalisasi optimalisasi pengelolaan zakat terkini kekinian, yang selaras dengan kemajuan serta kemudahan informasi dan teknologi.
Pengelolaan zakat yang baik, produktif, profesional, transparan serta akuntabel, dan memanfaatkan tekhnologi digitalisasi, kata Kamaruddin, dapat menjadi kekuatan besar dalam segenap upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
"Tingkat kemiskinan di Indonesia berkisar di angka 9,57%, di mana dari 260 juta rakyat Indonesia, ada 22 juta orang yang masuk dalam kategori miskin. InsyaAllah dengan zakat, kita dapat mengentaskan kemiskinan yang menjadi problemantika bangsa kita," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Tarmizi Tohor mengatakan, Rakornas Zakat 2023 membahas empat isu strategis untuk kemaslahatan umat. Pertama, memastikan Baznas dan LAZ melakukan pengelolaan sesuai regulasi dan kepatuhan syariah.
Kedua, mandatori kolaborasi BAZNAS dan LAZ terkait pengelolaan dana zakat, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam program Ditjen Bimas Islam. Ketiga, pemaparan program kerja sama lintas internal Ditjen Bimas Islam dengan BAZNAS dan LAZ.
"Keempat, penyelarasan program penyaluran dan pemberdayaan zakat BAZNAS dan LAZ yang dapat dikolaborasikan dengan program Ditjen Bimas Islam," katanya.
Hal ini disampaikan Menag Yaqut dalam Rakornas Zakat 2023 yang digelar oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag. Acara ini diikuti lebih dari 300 peserta dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Perwakilan Forum Zakat, Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ), 34 Kepala Bidang Penais Zakat Wakaf.
"Literasi zakat menjadi kunci dalam pengelolaan zakat nasional. Perluas jejaring peningkatan literasi zakat ke seluruh PTKIN, pesantren, madrasah hingga BUMN. Pegelolaan zakat juga harus terintegrasi dengan tujuan nasional sebab tujuan akhir dalam pengelolaan zakat itu adalah kesejahteraan umat," kata Menag Yaqut dalam keterangan tertulis, Senin (20/2/2023).
Dalam acara yang sama, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, setiap lembaga harus memiliki kolaborasi dan sinergi yang produktif, untuk mencapai optimalisasi zakat bagi kesejahteraan umat. Kolaborasi dan sinergitas dapat mengakselerasi kualitas serta kuantitas pengumpulan hingga pendistribusian wakaf, dari umat dan untuk umat.
"Pertama, kolaborasi sekaligus sinergitas antara pemerintah, dalam hal ini Kemenag dengan Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), harus semakin kental agar terjadi peningkatan kualitas pengelolaan zakat," katanya.
Kamaruddin Amin menyebut dari Rp400 triliun potensi penerimaan zakat di Indonesia, baru sekitar Rp21 triliun yang baru digarap saat ini. Ditjen Bimas Islam memastikan membuat terobosan dan inovasi, salah satunya dengan digitalisasi optimalisasi pengelolaan zakat terkini kekinian, yang selaras dengan kemajuan serta kemudahan informasi dan teknologi.
Pengelolaan zakat yang baik, produktif, profesional, transparan serta akuntabel, dan memanfaatkan tekhnologi digitalisasi, kata Kamaruddin, dapat menjadi kekuatan besar dalam segenap upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
"Tingkat kemiskinan di Indonesia berkisar di angka 9,57%, di mana dari 260 juta rakyat Indonesia, ada 22 juta orang yang masuk dalam kategori miskin. InsyaAllah dengan zakat, kita dapat mengentaskan kemiskinan yang menjadi problemantika bangsa kita," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Tarmizi Tohor mengatakan, Rakornas Zakat 2023 membahas empat isu strategis untuk kemaslahatan umat. Pertama, memastikan Baznas dan LAZ melakukan pengelolaan sesuai regulasi dan kepatuhan syariah.
Kedua, mandatori kolaborasi BAZNAS dan LAZ terkait pengelolaan dana zakat, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam program Ditjen Bimas Islam. Ketiga, pemaparan program kerja sama lintas internal Ditjen Bimas Islam dengan BAZNAS dan LAZ.
"Keempat, penyelarasan program penyaluran dan pemberdayaan zakat BAZNAS dan LAZ yang dapat dikolaborasikan dengan program Ditjen Bimas Islam," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda