Ketua Umum PBNU: Sulit Lepaskan NU dari Identitas Politik
Rabu, 01 Februari 2023 - 19:34 WIB
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengaku sulit melepaskan NU dari identitas politik. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengaku sulit melepaskan NU dari identitas politik. Namun demikian, Gus Yahya mengatakan, jika NU terlibat sebagai pihak dalam berkompetisi maka hal itu berbahaya.
"NU ini sulit, saya akui tidak mudah, tapi menurut saya pertama bahwa kalau NU sampai terlibat sebagai pihak dalam kompetisi itu salah dan berbahaya," kata Gus Yahya dalam ngopi bareng Gus Yahya bersama dengan pimred media nasional, Rabu (1/2/2023).
Gus Yahya menjelaskan, NU tak boleh menjadi pihak dalam sebuah kompetisi dikarenakan sejumlah alasan. Pertama, NU dengan konstituennya tak adil jika ikut dalam sebuah kompetisi politk. "Sudah banyak contoh di Irak, Nigeria, India, karena identitas dieksploitasi sebagai senjata politik. NU sudah jadi identitas politik, namun tidak boleh dieksploitasi,"ujarnya.
Kedua, telah ada dalam putusan Muktamar NU 1984 yang menegaskan NU harus mengambil jarak dari poltik praktis. "Putusan Muktamar NU 84, NU harus mengambil jarak dari politik praktis. Perdebatan sudah, sudah diputuskan, ini semua kita tinggal menerapkannya dalam praktik,"ujarnya.
Oleh karena itu, ke depan NU buat artikulasi publik dengan tujuan pendidikan publik bukan untuk memicu benturan kekuasaan. "Tidak boleh yang lain karena NU tidak boleh jadi pihak dalam konsentrasi politik dan kekuasaan. Kalau mau perubahan, kita gunakan jalur lain tidak harus gunakan artikulasi publik, tidak harus benturan kekuasaan dengan pihak lain,"katanya.
"NU ini sulit, saya akui tidak mudah, tapi menurut saya pertama bahwa kalau NU sampai terlibat sebagai pihak dalam kompetisi itu salah dan berbahaya," kata Gus Yahya dalam ngopi bareng Gus Yahya bersama dengan pimred media nasional, Rabu (1/2/2023).
Gus Yahya menjelaskan, NU tak boleh menjadi pihak dalam sebuah kompetisi dikarenakan sejumlah alasan. Pertama, NU dengan konstituennya tak adil jika ikut dalam sebuah kompetisi politk. "Sudah banyak contoh di Irak, Nigeria, India, karena identitas dieksploitasi sebagai senjata politik. NU sudah jadi identitas politik, namun tidak boleh dieksploitasi,"ujarnya.
Kedua, telah ada dalam putusan Muktamar NU 1984 yang menegaskan NU harus mengambil jarak dari poltik praktis. "Putusan Muktamar NU 84, NU harus mengambil jarak dari politik praktis. Perdebatan sudah, sudah diputuskan, ini semua kita tinggal menerapkannya dalam praktik,"ujarnya.
Oleh karena itu, ke depan NU buat artikulasi publik dengan tujuan pendidikan publik bukan untuk memicu benturan kekuasaan. "Tidak boleh yang lain karena NU tidak boleh jadi pihak dalam konsentrasi politik dan kekuasaan. Kalau mau perubahan, kita gunakan jalur lain tidak harus gunakan artikulasi publik, tidak harus benturan kekuasaan dengan pihak lain,"katanya.
(cip)
tulis komentar anda