Kubu Ical ke JK: Pemerintah Jangan Intervensi Persoalan Golkar
Minggu, 10 Mei 2015 - 16:27 WIB
Kubu Ical ke JK: Pemerintah Jangan Intervensi Persoalan Golkar
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta supaya kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono memikirkan nasib kader Partai Golkar di daerah yang ingin berjuang di pilkada.
Menanggapi hal itu, Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo meminta supaya pemerintah tidak mengintervensi kasus Golkar yang tengah diselesaikan melalui jalur hukum.
"Kalau semua pihak memikirkan nasib Golkar, tidak boleh intervensi terhadap persoalan Golkar yang ada di pengadilan, termasuk pemerintah," kata pria yang biasa disapa Bamsoet ini di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2015).
Anggota Komisi III DPR ini konsisten menyebut bahwa Munas Ancol ilegal. Tidak hanya itu, dia menyebut JK mengetahui bahwa Munas Ancol tersebut hanya jadi-jadi yang pesertanya banyak palsu.
Bamsoet mendesak semua pihak termasuk pemerintah tidak boleh menekan hakim yang menangani perkara Partai Golkar. Agar putusan yang dihasilkan seadil-adilnya untuk kepentingan Golkar.
"Tidak boleh menekan hakim, tidak boleh intervensi pengadilan, biarkan pengadilan memutuskan. Yang memang ya itulah sesungguhnya yang berhak mengelola Partai Golkar," pungkas Bamsoet.
Menanggapi hal itu, Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo meminta supaya pemerintah tidak mengintervensi kasus Golkar yang tengah diselesaikan melalui jalur hukum.
"Kalau semua pihak memikirkan nasib Golkar, tidak boleh intervensi terhadap persoalan Golkar yang ada di pengadilan, termasuk pemerintah," kata pria yang biasa disapa Bamsoet ini di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2015).
Anggota Komisi III DPR ini konsisten menyebut bahwa Munas Ancol ilegal. Tidak hanya itu, dia menyebut JK mengetahui bahwa Munas Ancol tersebut hanya jadi-jadi yang pesertanya banyak palsu.
Bamsoet mendesak semua pihak termasuk pemerintah tidak boleh menekan hakim yang menangani perkara Partai Golkar. Agar putusan yang dihasilkan seadil-adilnya untuk kepentingan Golkar.
"Tidak boleh menekan hakim, tidak boleh intervensi pengadilan, biarkan pengadilan memutuskan. Yang memang ya itulah sesungguhnya yang berhak mengelola Partai Golkar," pungkas Bamsoet.
(kri)
