Momentum Tepat Jokowi Gusur Menteri Tak Maksimal Kerja
Minggu, 10 Mei 2015 - 16:25 WIB
Momentum Tepat Jokowi Gusur Menteri Tak Maksimal Kerja
A
A
A
JAKARTA - Wacana perombakan menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai sebagai langkah tepat. Mengingat saat ini bertepatan momentum enam bulan kinerja Kabinet Kerja.
Hal ini diungkapkan pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Menurutnya, hal ini didukung data Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang dilakukan pada 24-30 April lalu.
"Masyarakat menyatakan perlu (reshuffle) 56 persen. Tidak perlu 37 persen dan tidak tahu 7 persen. Meskipun riset sebelumnya bilang enam bulan waktu paling baik (reshuffle), tapi saat ini satu tahun," kata Hendri yang juga Juru Bicara KedaiKOPI saat diskusi di Kedai Tjikini, Menteng, Jakarta, Minggu (10/5/2015).
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menguatkan hal ini. Dirinya mengatakan, sebelumnya Presiden Jokowi sendiri yang berjanji reshuffle setelah enam bulan pelantikannya terkait kinerja menteri yang dianggap buruk.
"Enam bulan setelah pelantikan dulu Presiden yang bilang sendiri," tutur Agus di tempat yang sama.
Bagi Agus, reshuffle yang merupakan hak prerogratif Presiden sebaiknya benar dilakukan seusai Bulan Ramadhan dan Lebaran. Hal ini dilakukan agar saat waktu tersebut harga bahan pokok tetap terjaga dan tak mengalami kenaikan yang signifikan.
"Saya ngeri karena bentar lagi mau Lebaran dan puasa. Sebaiknya tahun ini, tapi sesudah Lebaran. Kalau tahun depan paling tidak tiga bulan setelah tahun baru," tukasnya.
Hal ini diungkapkan pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Menurutnya, hal ini didukung data Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang dilakukan pada 24-30 April lalu.
"Masyarakat menyatakan perlu (reshuffle) 56 persen. Tidak perlu 37 persen dan tidak tahu 7 persen. Meskipun riset sebelumnya bilang enam bulan waktu paling baik (reshuffle), tapi saat ini satu tahun," kata Hendri yang juga Juru Bicara KedaiKOPI saat diskusi di Kedai Tjikini, Menteng, Jakarta, Minggu (10/5/2015).
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menguatkan hal ini. Dirinya mengatakan, sebelumnya Presiden Jokowi sendiri yang berjanji reshuffle setelah enam bulan pelantikannya terkait kinerja menteri yang dianggap buruk.
"Enam bulan setelah pelantikan dulu Presiden yang bilang sendiri," tutur Agus di tempat yang sama.
Bagi Agus, reshuffle yang merupakan hak prerogratif Presiden sebaiknya benar dilakukan seusai Bulan Ramadhan dan Lebaran. Hal ini dilakukan agar saat waktu tersebut harga bahan pokok tetap terjaga dan tak mengalami kenaikan yang signifikan.
"Saya ngeri karena bentar lagi mau Lebaran dan puasa. Sebaiknya tahun ini, tapi sesudah Lebaran. Kalau tahun depan paling tidak tiga bulan setelah tahun baru," tukasnya.
(maf)
