Kebijakan Khusus Untuk Putra-putri Papua Soal CPNS
Minggu, 10 Mei 2015 - 13:37 WIB
Kebijakan Khusus Untuk Putra-putri Papua Soal CPNS
A
A
A
JAYAPURA - Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Papua, khususnya untuk seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Salah satunya kebijakan untuk memberikan 65% formasi bagi putra-putri Papua asli yang akan ditempatkan di daerah asalnya, dan 35% formasi untuk pelamar umum yang melamar di daerah Papua.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan, kebijakan tersebut dilakukan untuk menata kepegawaian di Papua. Diakuinya, selama ini yang terjadi adalah kompetisi bebas, jadi yang masuk ke Papua kebanyakan adalah orang-orang pendatang.
“Dengan sistem kuota, kami menawarkan 65% formasi yang hanya akan diisi oleh putra-putri Papua, selebihnya yaitu 35% berasal dari daerah lain yang melamar di daerah Papua,” jelas Yuddy dalam siaran persnya kepada SINDO, Minggu (9/5/2015).
"Kalaupun kebanyakan yang lulus dari luar orang Papua, itu dibatasi hanya 35% saja. Formasi Papua yang tak terisi dibiarkan tetap kosong dan akan diisi pada hasil seleksi berikutnya," sambungnya.
Yuddy juga memberikan peluang bagi masing-masing daerah untuk menyampaikan masukan-masukan berupa harapan, keluhan, dan saran-saran. Ini agar Kemenpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat menyiapkan suatu formulasi khusus untuk putra-putri Papua.
Karena kebijakan khusus untuk Papua akan diselesaikan berdasarkan persoalan masing-masing daerah. Sebagai contoh, lanjutnya, Puncak Wijaya dengan Tolikara memiliki persoalan yang berbeda dalam hal kepegawaian, walaupun masih dalam wilayah Papua. Begitupun dengan Kerom, Nabire, ataupun Jayapura.
“Formasi memang ditujukan bagi putra-putri Papua, jadi kita mengupayakan kebijakan yang berkeadilan dan berkeseimbangan, dengan menekankan SDM yang lebih berkualitas,” tegas Yuddy.
Selain itu, Yuddy yang didampingi oleh Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana, juga mendorong agar putra-putri Papua dapat belajar mengoperasikan sistem Computer Assisted Test (CAT) sebelum seleksi penerimaan CPNS di Papua.
Yuddy juga menginstruksikan kepada BKN untuk banyak-banyak melakukan sosialisasi sistem CAT, serta memperbanyak infrastruktur komputer yang akan digunakan. Bagi daerah yang belum terjangkau, masih dapat dimaklumi dengan penggunaan Lembar Jawab Komputer (LJK).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan, kebijakan tersebut dilakukan untuk menata kepegawaian di Papua. Diakuinya, selama ini yang terjadi adalah kompetisi bebas, jadi yang masuk ke Papua kebanyakan adalah orang-orang pendatang.
“Dengan sistem kuota, kami menawarkan 65% formasi yang hanya akan diisi oleh putra-putri Papua, selebihnya yaitu 35% berasal dari daerah lain yang melamar di daerah Papua,” jelas Yuddy dalam siaran persnya kepada SINDO, Minggu (9/5/2015).
"Kalaupun kebanyakan yang lulus dari luar orang Papua, itu dibatasi hanya 35% saja. Formasi Papua yang tak terisi dibiarkan tetap kosong dan akan diisi pada hasil seleksi berikutnya," sambungnya.
Yuddy juga memberikan peluang bagi masing-masing daerah untuk menyampaikan masukan-masukan berupa harapan, keluhan, dan saran-saran. Ini agar Kemenpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat menyiapkan suatu formulasi khusus untuk putra-putri Papua.
Karena kebijakan khusus untuk Papua akan diselesaikan berdasarkan persoalan masing-masing daerah. Sebagai contoh, lanjutnya, Puncak Wijaya dengan Tolikara memiliki persoalan yang berbeda dalam hal kepegawaian, walaupun masih dalam wilayah Papua. Begitupun dengan Kerom, Nabire, ataupun Jayapura.
“Formasi memang ditujukan bagi putra-putri Papua, jadi kita mengupayakan kebijakan yang berkeadilan dan berkeseimbangan, dengan menekankan SDM yang lebih berkualitas,” tegas Yuddy.
Selain itu, Yuddy yang didampingi oleh Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana, juga mendorong agar putra-putri Papua dapat belajar mengoperasikan sistem Computer Assisted Test (CAT) sebelum seleksi penerimaan CPNS di Papua.
Yuddy juga menginstruksikan kepada BKN untuk banyak-banyak melakukan sosialisasi sistem CAT, serta memperbanyak infrastruktur komputer yang akan digunakan. Bagi daerah yang belum terjangkau, masih dapat dimaklumi dengan penggunaan Lembar Jawab Komputer (LJK).
(kri)
