Tiga Formula Reshuffle Kabinet Jokowi-JK

JAKARTA - Wacana reshuffle kabinet yang mengemuka setelah enam bulan pemerintahan Jokowi-JK dinilai menjadi titik krusial bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggenjot kerja pembantunya agar dapat lebih efektif dan bekerja jauh lebih baik lagi.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, wacana tersebut makin menguat manakala koordinasi dan kinerja dari para pembantu Jokowi tidak kunjung membaik pada enam bulan pertama pemerintahannya.

"Sebagai presiden pilihan rakyat, Jokowi harus dapat segera mungkin merealisasikan janji-janji politiknya baik dalam program nawacita maupun janji-janji kampanyenya," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Jumat 9 Mei 2015.

Berkaitan dengan hal tersebut, kata Muradi, ada tiga pilihan formula yang dapat diaplikasikan dalam melakukan reshuffle kabinet. Formula pertama, pergantian kabinet dapat berbasis pada prioritas program kerja dari kabinet Jokowi-JK.

"Pada formula ini pergantian harus merujuk pada capaian quick wins dan konsolidasi kementerian agar dapat terintegrasi dengan kebijakan dan kemauan politik dari Jokowi-JK," jelasnya.

Menurutnya, sejumlah menteri yang terimbas dan kemungkinan akan diganti adalah kementerian bidang ekonomi, seperti menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri ESDM. Selain itu, menteri koperasi dan UKM, menteri pertanian, menteri PPN dan Bappenas, menteri koordinator kemaritiman, menteri pemuda dan olahraga, serta menteri hukum dan ham.

"Pada formulasi pertama ini memang dianggap memberikan kepastian dan keyakinan publik atas sejumlah kebijakan bidang ekonomi dan bidang hukum yang dianggap gagal," jelasnya.

Formulasi kedua, lanjut Muradi, mengganti sejumlah menteri dari partai politik pendukung pemerintah. Pasalnya, menteri dari partai politik gagal memberikan kepuasan bagi rakyat dan pada derajat tertentu dianggap menjadi biang kerok dari buruknya komunikasi antara partai pendukung dengan presiden.

"Sejumlah menteri yang kemungkinan diganti antara lain: menko polhukam, menteri PAN dan RB, menteri kehutanan dan LH, menteri perindustrian."

"Khusus untuk menteri BUMN, kepala Staf Kepresidenan dan Seskab, meski bukan dari unsur partai politik, namun ketiganyan dianggap menjadi masalah yang menghambat komunikasi antara presiden dan partai pendukung oleh sejumlah elite partai politik," ujarnya.

Sementara, formula ketiga adalah sejumlah menteri yang dianggap tidak memahami nawacita dan kehendak presiden. Hal ini terlihat dari sejumlah kebijakan dan program kementerian terkait tidak mencerminkan karakteristik pemerintahan dan kabinet kerja Jokowi-JK.

"Sehingga layak dipertimbangkan untuk diganti. Adapun sejumlah kementerian tersebut antara lain: menteri kesehatan, menteri kominfo, menteri pariwisata, menteri agraria dan menteri peranan wanita,"

Muradi menjelaskan, dari tiga formula pergantian menteri di kabinet Jokowi-JK tersebut bisa saja formulanya saling silang dengan berbasis pada evaluasi dan penilaian yang dibuat oleh presiden sendiri.

Namun, dengan tiga formula ini setidaknya presiden bisa menyandarkan penilaian atas kinerjanya tersebut dan dapat memilih pengganti pembantunya agar bisa bekerja dengan baik dan efektif.

"Tentunya dengan tetap mengacu pada kehendak dari kebijakan yang dibuat presiden dengan program nawacitanya," pungkasnya.