Kinerja Melempem, Kabinet Jokowi Mendesak Dirombak

JAKARTA - Terdapat konsekuensi logis ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kabinet Kerja dengan menunjuk para menteri.

Pengamat politik Lembanga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, mengangkat menteri memang hak prerogratif Presiden, namun Presiden juga memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja pembantunya.

Menurutnya, Jokowi sebagai Presiden harus mendengar keinginan rakyat dan melihat yang dikerjakan para menteri apakah sesuai dengan program Nawa Cita Presiden.

"Jadi menurut saya ini (reshuffle) jadi relevan ketika ada ketidakpuasan publik yang merata," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

"Tidak hanya enam bulan, tapi tiga bulan pertama dan menjelang tujuh bulan. Jadi apa yang dikatakan dalam sembilan program Nawa Cita itu mereka belum merasakan," imbuhnya.

Diakui Siti Zuhro, saat ini rakyat kecewa dengan kinerja para pembantu Presiden. Maka itu menurut Siti, sah-sah saja jika Presiden ingin me-reshuffle menterinya.

"Yang dirasakan hanya kenaikan harga dan semakin melambungnya harga-harga. Ini yang buat mereka (rakyat) kecewa. Jadi ini harus diobati oleh Jokowi agar legitimasinya enggak anjlok. Jadi menurut saya absah untuk Jokowi menunjuk orang baru," tegasnya.

"Tanpa harus membedakan orangnya siapa-siapa. Dan itu yang harus dikelola Jokowi sebagai RI I. Dan Jokowi akan pertaruhkan semua kinerja ini karena dia RI I, jadi dia harus yakinkan bahwa dia yang harus memilih menterinya," pungkasnya.