Sumut Tuntut Sinabung Jadi Bencana Nasional
A
A
A
MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah pusat menetapkan erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo sebagai bencana nasional.
Selain berlangsung cukup lama, erupsi itu telah menyebabkan banyak kerusakan. Bahkan letusan Sinabung yang dimulai pada 2013 itu telah memakan korban jiwa.
”Untuk mendapatkan penangan lebih serius, kami meminta Pemprov Sumut untuk menyurati pemerintah pusat agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai bencana nasional,” ujar anggota DPRD Sumut Fajar Waruru saat membacakan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rapat paripurna di Medan, Sumut, kemarin. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sendiri menyetujui agar penanganan erupsi Gunung Sinabung bisa lebih dioptimalkan.
Dalam waktu dekat, Pemprov dan DPRD akan mengirim surat ke pemerintah pusat mengenai perlunya penetapan erupsi Sinabung sebagai bencana nasional. Jika disetujui pusat, tentu penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung yang berkelanjutan tersebut akan bisa lebih maksimal. Sebagai salah satu langkah penanganan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif juga sudah menyerahkan 103 rumah hunian bagi pengungsi Sinabung asal Desa Bekerah di Desa Sisoar, Karo, kemarin.
Penyerahan itu disaksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, dan GubernurGatotPujoNugroho. Rencananya, hingga akhir 2015, pemerintah akan menyelesaikan 370 rumah hunian dari 2.053 rumahyangditargetkan. Sementara pembangunan tahap berjumlah 1.683 unit. Kepala BNPB Syamsul Maarif menyatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan lari dari tanggung jawab dan hal ini sudah diatur dalam undang-undang.
”Untuk mengatasi masalah Sinabung diperlukan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, semua pihak harus bergandengan tangan untuk membangun Karo yang lebih baik dari sebelumnya,” ujar Syamsul. Di sisi lain, Siti Nurbaya menyatakan, 103 unit rumah yang diserahkan merupakan sebagian dari 370 rumah yang dijanjikan pemerintah untuk warga Desa Bekerah sebagai daerah yang terkena bencana erupsi Sinabung.
”Pembangunan dan penyerahan rumah itu menegaskan bahwa pemerintah tidak membiarkan masyarakat sendirian dalam menghadapi bencana,” kata Siti. Penyerahan secara simbolis 103 unit rumah bagi para pengungsi erupsi Sinabung tersebut diterima Plt Bupati Karo Terkelin Brahmana di lokasi perumahan Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Rumah tersebut dibangun tim gabungan TNI AD, masyarakat pengungsi, dan masyarakat umum di kawasan hutan produksi di Kecamatan Merek.
Menurut Siti, pembangunan rumah itu sudah dilakukan sejak akhir Oktober 2014, termasuk membangun jalan sepanjang 9,2 km dan pembersihan lahan dengan anggaran Rp16,332 miliar.
”Pembangunannya memang belum sempurna karena jalan lingkungan belum siap seluruhnya walau izinnya sudah lama. Kami sesuaikan secara kelembagaan dan diharapkan memang bisa terealisasi secepatnya,” katanya.
Riza pinem/ant
Selain berlangsung cukup lama, erupsi itu telah menyebabkan banyak kerusakan. Bahkan letusan Sinabung yang dimulai pada 2013 itu telah memakan korban jiwa.
”Untuk mendapatkan penangan lebih serius, kami meminta Pemprov Sumut untuk menyurati pemerintah pusat agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai bencana nasional,” ujar anggota DPRD Sumut Fajar Waruru saat membacakan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rapat paripurna di Medan, Sumut, kemarin. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sendiri menyetujui agar penanganan erupsi Gunung Sinabung bisa lebih dioptimalkan.
Dalam waktu dekat, Pemprov dan DPRD akan mengirim surat ke pemerintah pusat mengenai perlunya penetapan erupsi Sinabung sebagai bencana nasional. Jika disetujui pusat, tentu penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung yang berkelanjutan tersebut akan bisa lebih maksimal. Sebagai salah satu langkah penanganan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif juga sudah menyerahkan 103 rumah hunian bagi pengungsi Sinabung asal Desa Bekerah di Desa Sisoar, Karo, kemarin.
Penyerahan itu disaksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, dan GubernurGatotPujoNugroho. Rencananya, hingga akhir 2015, pemerintah akan menyelesaikan 370 rumah hunian dari 2.053 rumahyangditargetkan. Sementara pembangunan tahap berjumlah 1.683 unit. Kepala BNPB Syamsul Maarif menyatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan lari dari tanggung jawab dan hal ini sudah diatur dalam undang-undang.
”Untuk mengatasi masalah Sinabung diperlukan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, semua pihak harus bergandengan tangan untuk membangun Karo yang lebih baik dari sebelumnya,” ujar Syamsul. Di sisi lain, Siti Nurbaya menyatakan, 103 unit rumah yang diserahkan merupakan sebagian dari 370 rumah yang dijanjikan pemerintah untuk warga Desa Bekerah sebagai daerah yang terkena bencana erupsi Sinabung.
”Pembangunan dan penyerahan rumah itu menegaskan bahwa pemerintah tidak membiarkan masyarakat sendirian dalam menghadapi bencana,” kata Siti. Penyerahan secara simbolis 103 unit rumah bagi para pengungsi erupsi Sinabung tersebut diterima Plt Bupati Karo Terkelin Brahmana di lokasi perumahan Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Rumah tersebut dibangun tim gabungan TNI AD, masyarakat pengungsi, dan masyarakat umum di kawasan hutan produksi di Kecamatan Merek.
Menurut Siti, pembangunan rumah itu sudah dilakukan sejak akhir Oktober 2014, termasuk membangun jalan sepanjang 9,2 km dan pembersihan lahan dengan anggaran Rp16,332 miliar.
”Pembangunannya memang belum sempurna karena jalan lingkungan belum siap seluruhnya walau izinnya sudah lama. Kami sesuaikan secara kelembagaan dan diharapkan memang bisa terealisasi secepatnya,” katanya.
Riza pinem/ant
(bhr)