Daerah Belum Teken NPHD Pilkada
Daerah Belum Teken NPHD Pilkada
A
A
A
SEJUMLAH daerah ternyata belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai alternatif pembiayaan pilkada.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memerintahkan daerah untuk meresponsnya. ”Yang sudah tanda tangan NPHD 46, lalu yang belum ada kesepakatan terkait anggaran berjumlah 42. Itu terutama daerah yang AMJ-nya (akhir masa jabatan) awal 2016. Selebihnya sudah ada kesepakatan, tapi belum tanda tangan NPHD,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pilkada di Balai Kartini kemarin.
Meski begitu, Husni mengatakan pihaknya masih mampu melaksanakan tugas dan di daerah tidak terganggu. Dia pun berharap setelah rakornas maka persoalan anggarandapatsegera selesai. ”Mudahmudahan setelah rakor terang benderang dan daerah segera tanda tangan NPHD,” kata dia. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti pun mengungkapkan adanya kekurangan anggaran pengamanan. Menurut dia, ada 25% daerah yang belum menganggarkan pengamanan. Sementara itu, Polri tidak menyiapkan anggaran untuk itu.
”Seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pilkada dibiayai APBD. Ini gambaran awal beberapa daerah memang tidak mampu membiayai. Mungkin mendagri lebih tahu,” ujar dia.
Dita angga
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memerintahkan daerah untuk meresponsnya. ”Yang sudah tanda tangan NPHD 46, lalu yang belum ada kesepakatan terkait anggaran berjumlah 42. Itu terutama daerah yang AMJ-nya (akhir masa jabatan) awal 2016. Selebihnya sudah ada kesepakatan, tapi belum tanda tangan NPHD,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pilkada di Balai Kartini kemarin.
Meski begitu, Husni mengatakan pihaknya masih mampu melaksanakan tugas dan di daerah tidak terganggu. Dia pun berharap setelah rakornas maka persoalan anggarandapatsegera selesai. ”Mudahmudahan setelah rakor terang benderang dan daerah segera tanda tangan NPHD,” kata dia. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti pun mengungkapkan adanya kekurangan anggaran pengamanan. Menurut dia, ada 25% daerah yang belum menganggarkan pengamanan. Sementara itu, Polri tidak menyiapkan anggaran untuk itu.
”Seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pilkada dibiayai APBD. Ini gambaran awal beberapa daerah memang tidak mampu membiayai. Mungkin mendagri lebih tahu,” ujar dia.
Dita angga
(ars)
Explore More