Akbar Tandjung Ingatkan Risiko Tolak Munaslub

JAKARTA - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar mensyaratkan sahnya pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (DPD I) Partai Golkar.

Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan, selama memenuhi ketentuan tersebut, Munaslub bisa dijalankan meskipun tidak disetujui salah satu pihak yang berkonflik.

"Kalau dukungan yang tertera pada AD/ART, itu yang kita harus penuhi," tegas Akbar di Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015).

Mantan Ketua DPR ini mengingatkan, bagi kubu yang menolak Munaslub, baik Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical maupun kubu Agung Laksono sama saja telah merusak Partai Golkar dan menyebabkan partai tersebut absen dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang dimulai tahun 2015 ini.

"Kami melihat dua opsi (islah dan jalur pengadilan) susah dilakukan. Kami ambil terobosan. Kalau seandainya tidak setuju, berarti tidak setuju Partai Golkar ikut pilkada. Secara objektif, sangat riskan bagi partai ini jika tidak segera ambil langkah," ucapnya.

Dirinya mengaku optimis, agenda Munaslub bisa dilaksanakan dengan waktu persiapan 10 hari dengan agenda pemilihan ketua umum. Bahkan, Akbar mempersilakan kedua kubu untuk mengusung masing-masing calon yang dijagokannya.

"Munaslub fokus pilih ketum saja. Program-programnya kan sudah diatur. Silakan siapa yang masih terpanggil, baik dari kubu Munas Ancol dan Bali, mencalonkan diri lagi," tandasnya.