Menggugat Relevansi dan Revitalisasi PBB

Senin, 27 April 2015 - 10:08 WIB
Menggugat Relevansi...
Menggugat Relevansi dan Revitalisasi PBB
A A A
Sorotan terhadap peran dan kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggema dalam pelaksanaan peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60. PBB dinilai tak berdaya dalam menghadapi ketimpangan global berupa kesenjangan dan ketidakadilan.

MEREKA BERANI MENGGUGAT PBB

SOEKARNO Presiden ke-I Indonesia
Mengkritik keras masuknya Malaysia sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Bahkan saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB pada 31 Desember 1964, proklamator ini mengancam keluar bila Federasi Malaya tetap dianggap negara berdaulat.

RECEP TAYYIP ERDOGAN Presiden Turki
Mengkritik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) karena lima negara anggota tetap Dewan Keamanan tak satupun yang mewakili negara Islam.

FIDEL CASTRO Pemimpin Kuba
Menyerukan kepada PBB untuk mengambil peran pemantauan di Haiti. Ia mengecam keberadaan militer AS yang dinilainya telah "menduduki " Haiti secara dominan.

MOAMMAR GADDAFI Pemimpin Libya
Karena kesal pidatonya dikritik, Gaddafi pernah merobek piagam PBB dan mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB adalah dewan teror.

MAHMOUD AHMADINEJAD Presiden Iran
Menanggapi kritik Sekjen PBB terhadap program nuklir dalam sebuah forum KTT Non Blok, Ahmadinejad melancarkan kecaman balik kepada PBB yang mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB bertanggungjawab terhadap munculnya perang dan pembunuhan di dunia.

HUGO CHAVEZ Presiden Venezuela
Meskipun tidak hadir secara langsung di pertemuan ke-66 Majelis Umum PBB pada 21 September 2011, Presiden Venezuela Hugo Chavez membuat seruan penting tentang pembaharuan PBB untuk menyelamatkan perdamaian.

EVO MORALES Presiden Bolivia
Dalam pidato di pertemuan ke-66 Majelis Umum PBB, Morales mengecam PBB atas berjangkitnya imperialisme dan kolonialisme di tubuh Dewan Keamanan PBB.

JOKO WIDODO Presiden RI
“Makin kentara ketika PBB tidak berdaya, mandat PBB telah menafikan keberadaan badan dunia. Bangsa-bangsa di Asia-Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua bagi semua bangsa.” (Disampaikan pada Sambutan Pembukaan KAA di Jakarta)

DAFTAR SEKJEN PBB

SIR GLADWYN JEBB Inggris 24 Okt 1945 - 2 Feb 1946
TRYGVE HALVDAN LIE Norwegia 2 Feb 1946 - 10 Nov 1952
DAG HAMMARSKJOLD Swedia 10 Apr 1953 - 18 Sept 1961
U THANT Myanmar 30 Nov 1961 - 31 Des 1971
KURT WALDHEIM Austria 1 Jan 1972 - 31 Des 1981
JAVIER PEREZ DE CUELLAR Peru 1 Jan 1982 - 31 Des 1991
BOUTORS BOUTROS-GHALI Mesir 1 Jan 1992 - 31 Des 1996
KOFI ANNAN Ghana 1 Jan 1997 - 31 Des 2006
BAN KI-MOON Korsel 1 Jan 2007 - sekarang

SEJUMLAH KRITIK

*PBB diminta memainkan peran lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia

*Sebagian anggota justru menginginkan peran PBB dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan

*Ada sejumlah usulan penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB

* PBB dituduh atas pembuangan sumber daya, dan birokrasi yang tidak efisien

* Mulai muncul suara-suara sumbang yang mempertanyakan apakah PBB masih relevan di abad ke-21

* Besarnya kewenangan Dewan Kemanan (DK) PBB sering terasa kontroversial. Misalnya peran DK dinilai terlalu over acting dalam menangani perang Irak- Kuwait yang menjelma menjadi perang Irak-AS.

* Masih banyaknya korban sipil di sejumlah wilayah konflik pada saat operasi perdamaian PBB seperti di Bosnia Herzegovina telah mengundang banyak kritik tentang kapabilitas perlindungan kemanusiaan

REFORMASI

Program reformasi PBB dimulai Sekjen PBB Kofi Annan pada 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel, dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata

* Pada September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian besar kepala negara anggota.Dalam pertemuan itu muncul usulan perlunya program untuk reformasi PBB.

* Misi dari penjaga perdamaian sudah bergeser dari yang dulu hanya memonitor penempatan pasukan dan gencatan senjata, kini sudah sampai pada pengawasan Pemilu, nation building, serta fungsi-fungsi lainnya, termasuk taktik dan strategi menekan yang tidak lagi hanya mengandalkan collective enforcement actions

SEJUMLAH KASUS KEGAGALAN

Gagal menghalau serangan AS ke Irak

* Kegagalan misi penanganan konflik di Afrika

* Kegagalan PBB pada kasus konflik Kasovo

* Kegagalan dalam genosida di Rwanda

* Gagal memberikan perubahan di Myanmar* Gagal mengantisipasi penyerangan terhadap Perdana Menteri Timor Leste Ramos Horta* Gagal menyepakati sanksi ke Iran

KEGAGALAN

*Dalam laporan organisasi HAM Amnesty Internasional yang dirilis Mei 2012, Dewan Keamanan (DK) PBB dianggap telah gagal dalam perannya sebagai penjaga perdamaian global.

* DK PBB juga telah gagal dalam mengintervensi konflikklonflik dunia sehingga menyebabkan pelanggaran HAM meningkat.

* Amnesty menyebut, dewan yang telah berumur 66 tahun itu tak mampu memenuhi mandat untuk memelihara perdamaian internasional.

* Kasus kegagalan itu antara lain kegagalan untuk mengintervensi konflik di Sri Lanka dan ke tak adanya tindakan atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Suriah serta tudingan bahwa DK menjadi satu pelanggan utama persenjataan Rusia

* Amnesty juga menyebutkan, dukungan kuat dari banyak negara pada bulan-bulan pertama pergolakan Arab 2011 tidak diwujudkan dalam tindakan oleh PBB.

* Laporan tahunan Amnesty juga mengkritik kebijakan pemerintah Australia mengenai masalah-masalah penduduk asli Aborigin dan pengungsi. Dalam kasus ini PBB dinilai tidak berperan.

KONTRIBUSI PBB TERHADAP RESOLUSI KONFLIK

Peran PBB menciptakan perdamaian dunia antara lain sebagai kerangka kerja untuk menentukan aksi perdamaian, bertindak sebagai aktor yang independen, menangani proses penyelesaian, tetapi tanpa kehilangan visi tentang apa yang diinginkan oleh negara anggota.

* Jalan lain yang ditempuh PBB dalam menangani konflik antar negara adalah dengan penerapan sanksi, baik yang berbentuk verbal sederhana seperti kecaman ataupun dalam bentuk intervensi militer.

* Beberapa bentuk sanksi yang pernah diberikan PBB berupa embargo militer, ekonomi, pelarangan terbang dan pelayaran, serta isolasi diplomatik.

* Dalam menyelesaikan sengketa antarnegara PBB menjalankan perannya sebagai mediator.

* Data Conflict Data Project mencatat sejarah persetujuan perdamaian yang pernah ditandatangani di dunia adalah 5 perjanjian damai antar negara, 17 persetujuan perdamaian perang saudara, dan 15 perjanjian perdamaian konflik formasi negara.

* Dari seluruh perjanjian perdamaian itu, 25 di antaranya adalah atas inisiatif PBB melalui keterlibatan DK, Majelis Umum, dan Sekretaris Jenderal.

* Dalam kasus konflik bersenjata yang ditawarkan PBB adalah gencatan senjata.

PROFIL PBB

Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) berdiri pada 24 Oktober 1945* Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa- Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa.

* Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota.

* Keanggotaan organisasi ini berkembang pesat setelah periode dekolonisasi pada tahun 1960-an.

* PBB didanai dari sumbangan sukarela dari negara-negara anggotanya.

* Tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian, dan keamanan dunia, memajukan, dan mendorong penghormatan hak asasi manusia, membina pembangunan ekonomi, dan sosial, melindungi lingkungan, dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

SEJARAH SINGKAT PBB

Sebelum PBB berdiri, dikenal adanya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang ide awalnya bertujuan untuk mengusahakan perdamaian dunia.

* Dalam perkembangannya LBB ini tidak mampu bekerja lebih baik karena banyak dipengaruhi oleh negara-negara kuat.

* Pada akhir perang dunia ke-II, Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengadakan pembicaraan di geladak kapal Agusta, sehingga melahirkan "Piagam Atlantik" (Atlantic Charter).

* Didorong isi Atlantic Charter itu kemudian diadakan serangkaian pertemuan yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Perdamaian (Charter of Peace), atau biasa disebut Piagam PBB.

* Piagam ini disahkan pada 24 Oktober 1945 dan pada tanggal dan tahun inilah secara resmi berdirinya PBB.

ORGAN UTAMA PBB

Majelis Umum.
Dewan Keamanan.
Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC).
Sekretariat.
Mahkamah Internasiona.
Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa- Bangsa (tidak aktif semenjak tahun 1994).
(ftr)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.0618 seconds (0.1#10.140)