Anggun hingga Sekjen PBB Coba Luluhkan Indonesia

Persiapan eksekusi mati terhadap 10 narapidana kasus narkotika memasuki tahap akhir. Notifikasi sebagai sinyal pelaksanaan eksekusi pun telah diterima para terpidana.

Di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kemarin, sejumlah keluarga terpidana mati juga berdatangan. Mereka diberi “keleluasaan” menjenguk para terpidana, kendati sebenarnya tiap hari Minggu tidak ada jadwal untuk kunjungan. Di tengah persiapan yang kian matang itu, desakan agar pemerintah Indonesia membatalkan eksekusi tak henti disuarakan oleh sejumlah pihak.

Tak hanya dari kalangan pegiat hak asasi manusia (HAM), penolakan juga disampaikan penyanyi Anggun hingga Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Kimoon. “Pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika secara umum tidak dipertimbangkan masuk dalam kategori kejahatan yang sangat serius,” tegas Ban melalui juru bicaranya, seperti dikutip Reuters.

Sebagai bentuk desakan, Ban bahkan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mempertimbangkan untuk menerapkan moratorium hukuman mati di Indonesia. Menurut hukum internasional, tandas Ban, jika hukuman mati sama sekali harus digunakan maka hal itu hanya dikenakan kepada kejahatan-kejahatan sangat serius, misalnya pembunuhan berencana.

Presiden Prancis Francois Hollande dan Menlu Australia Julie Bishop juga tak henti mengecam rencana eksekusi 10 terpidana mati narkoba di Nusakambangan. Bahkan, keduanya mengancam akan muncul konsekuensi hubungan diplomatik ataupun penundaan kerja sama sebagai dampak kebijakan ini. “Mengeksekusi Serge Atlaoui, 51, akan merusak Indonesia, merusak hubungan yang ingin kita bina,” tegas Hollande dalam jumpa pers, Rabu (22/4), seperti dikutip AFP.

Hollande tak lelah berjuang. Selain menelepon langsung Presiden Jokowi, dia juga telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Laurent Fabius bertemu langsung dengan Duta Besar Indonesia untuk Prancis Hotmangaradja Pandjaitan di Paris guna melakukan lobi-lobi. Namun, upayanya lagi-lagi masih mentah. Desakan juga dilakukan penyanyi Anggun, penyanyi asal Indonesia yang kini menetap di Prancis.

Di wall Facebook-nya, pekan lalu, Anggun pun menulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi. “Tentu saja saya sangat mengerti dampak negatif dari narkoba, terutama di Indonesia, dan saya sangat setuju juga selalu mendukung pemberantasan narkoba di dunia. Namun, saya juga yakin bahwa hukuman mati bukan satu solusi untuk menurunkan tingkat kriminalitas atau untuk menjaga kita dari semua kejahatan,” tulis artis yang menjadi juri X Factor Indonesia 2013 ini .

Desakan Anggun lewat Facebook itu mendapat like dari ribuan orang, namun tak sedikit juga yang malah mencemoohnya. Selain Hollande dan Anggun, Sabtu (25/4) lalu, di Paris sekitar 200 orang juga menggelar aksi damai menolak eksekusi mati. Pagar depan Wisma RI di Noumea, sebuah koloni Prancis di Samudra Pasifik, kemarin juga dicoret-coret oleh penduduk setempat.

Aksi ini diduga terkait dengan rencana Indonesia melakukan eksekusi mati Serge Atlaoui. Menlu Australia Julie Bishop kemarin juga mengaku ketakutan ketika mengetahui dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang dikenal dengan sindikat narkoba Bali Nine akan segera menghadap regu tembak di Nusakambangan.

Menurutnya, belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan belas kasihnya kepada dua warganya yang sudah menjalani rehabilitasi. Bishop pun menyanjung Jokowi sebagai pemimpin dari bangsa yang besar, seorang teman baik, dan teman dekat Australia. “Kami meminta dia memperhitungkan pertimbangan kami,” pinta Bishop kepada wartawan di Kota Brussels, Belgia, seperti dilansir Sydney Morning Herald.

Presiden Jokowi sendiri enggan mengomentari terlalu jauh menghadapi imbauan, desakan yang disertai ancamanancaman dari sejumlah kalangan luar negeri itu. Kepada wartawan yang mewawancarai menjelang lawatannya ke Malaysia di Bandara Halim Perdanakusumah, kemarin, Jokowi meminta seluk-beluk eksekusi ditanyakan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). “Nanti ditanyakan ke Kejagung,” kata Jokowi singkat.

Sebelumnya pakar hukum tata negara Margarito Kamis meminta eksekusi tak ditundatunda lagi. Dia menilai Indonesia sedang menghadapi tekanan asing yang meminta agar eksekusi dibatalkan. Tekanan itu di antaranya dilancarkan Australia maupun yang terbaru dari Prancis. ”Saya pikir ini berpengaruh pada rencana pelaksanaan hukuman mati,” kata dia.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mendesak Kejagung tidak menunda pelaksanaan eksekusi karena akan berdampak pada psikologis para terpidana mati. Menurut politikus PDIP ini, para terpidana berhak memperoleh kepastian hukum tentang nasib mereka. ”Jika ditunda terus ini juga bisa berpengaruh pada politik luar negeri Indonesia,” katanya.

Kunjungi Narapidana

Persiapan eksekusi mati terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Besi Nusakambangan, yang diperkirakan akan digelar Selasa (28/4), terus dilakukan. Keluarga para terpidana juga kembali datang untuk menjenguk. Pengamatan KORAN SINDO menunjukkan para keluarga terpidana sudah berdatangan sejak pagi sekitar pukul 08.00 WIB.

Keluarga duo Bali Nine, Sukumaran dan Chan, terlihat lebih dulu datang. Mereka terdiri atas ibu dan sejumlah saudara serta kerabat Sukumaran dan Chan. Kedatangan mereka juga bersamaan dengan kunjungan keluarga terpidana asal Brasil, Rodrigo Gularte.

Berturut-turut kemudian datang keluarga terpidana asal Nigeria, Raheem Agbaje Salami; terpidana asal Prancis, Serge Areski Atlaoui; dan keluarga Mary Jane Fiesta Veloso, terpidana asal Filipina. Kedatangan mereka untuk menjenguk didampingi sejumlah anggota tim kuasa hukum serta perwakilan kedutaan besar.

Okezone/an