Konflik Golkar Tidak Berujung, Ini Solusinya

JAKARTA - Sudah berbulan-bulan konflik menyelimuti Partai Golkar. Dualisme kepemimpinan membuat partai berlambang pohon beringin ini menghadapi ketidakpastian.

Tidak hanya itu, aksi gontok-gontokan antara Aburizal Bakrie dkk dan Agung Laksono Cs membuat Golkar dibayangi ancaman tidak dapat ikut bersaing dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akhir tahun ini.

Pengamat politik dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengungkapkan ada beberapa cara untuk menuntaskan konflik Golkar.

Pertama, Aburizal (Ical) dan Agung harus secara legowo melakukan islah atau perdamaian dengan mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yakni nasib Golkar pada masa mendatang.

"Tentu ini tidak mudah karena sangat bergantung kepada kesediaan Ical dan Agung," ujar Asep kepada Sindonews, Kamis 23 April 2015.

Kedua, kata dia, perlu adanya pihak di internal Golkar yang mendamaikan kedua kubu dengan menggelar Munas islah. Kendati demikian, lanjut dia, Munas islah harus menyepakati tidak menjadikan Ical dan Agung sebagai ketua umum.

"Tanpa keduanya, kemungkinan kedua kelompok melebur lebih besar. Nantinya akan ada elite baru di Golkar," katanya.

Ketiga, kedua pihak sepakat untuk tidak mengajukan banding atas apapun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta nanti.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihak yang berperkara harus maksimal dalam menunjukkan bukti-bukti saat pesidangan.

"Apabila konflik tidak kunjung usai maka risikonya Golkar tidak bisa ikut pilkada. Apalagi tahapan pilkada digelar Juni," ujar Asep. (Baca: Golkar dan PPP Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada)

Menurut dia, jika Golkar benar-benar tidak bisa mengikuti pilkada maka jangan harap partai ini bisa meraih sukses pada pemilu mendatang.