Hadi Poernomo Diperiksa 7 Jam, Dicecar 10 Pertanyaan

Kamis, 23 April 2015 - 19:18 WIB
Hadi Poernomo Diperiksa...
Hadi Poernomo Diperiksa 7 Jam, Dicecar 10 Pertanyaan
A A A
JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo telah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Selama tujuh jam, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak PT BCA.

Hadi keluar Gedung KPK sekitar pukul 17.00 WIB. KPK pun belum melakukan penahanan terhadap Hadi. Keluar dari gedung KPK, Hadi tak banyak berbicara. Ia hanya mengatakan, penyidik KPK mengajukan 10 pertanyaan kepadanya.

"Pemeriksaan berlangsung, tadi ada 10 pertanyaan," kata Hadi di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Hadi enggan membeberkan pertanyaan apa saja yang diajukan penyidik lembaga antirasuah tersebut, termasuk apakah sudah masuk pokok perkara atau tidak. "Isi materinya silakan tanya ke penyidik saja," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hadi juga tak mau mengungkapkan kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara hukum yang disangkakan kepadanya. "Silakan tanya ke penyidiknya saja. Hanya jumlah pertanyaannya ada 10," tuturnya.

Namun, dia menegaskan akan selalu kooperatif dalam menyelesaikan perkara itu. "Kooperatif, kan dulu saya mengatakan, kami akan mengikuti proeses hukum KPK," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hadi dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirjen Pajak belum bisa memenuhi pemeriksaan KPK lantaran sakit. Ini merupakan kali kedua yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan KPK setelah pemanggilan pertama dirinya juga absen pada 5 Maret 2015.

Dalam perkara ini, Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Dirjen Pajak terkait permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan BCA. KPK sudah menetapkan Hadi Poernomo menjadi tersangka dalam kasus pajak yang diajukan BCA.

Hadi disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (ico)
(kur)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.1956 seconds (0.1#10.140)