Mesir Berniat Jiplak Moratorium CPNS Indonesia
Kamis, 23 April 2015 - 05:10 WIB
Mesir Berniat Jiplak Moratorium CPNS Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dicermati oleh pemerintah Mesir. Mewakili pemerintah Mesir, Menteri Perencanaan, Pengembangan dan Reformasi Administrasi Mesir Ashraf El Araby berniat mempelajari moratorium penerimaan CPNS.
Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi, Menteri Ashraf menyatakan niat ingin mempelajari mengenai reformasi birokrasi, khususnya penataan aparatur sipil negara dan e-government.
Dikatakan Ashraf, jumlah PNS di Mesir sekitar 6,5 juta, sementara jumlah penduduknya sekitar 90 juta. “Kami berniat untuk mempelajari penanganan SDM aparatur, khususnya terkait kebijakan moratorium penerimaan CPNS di Indonesia,” ujar Ashraf yang didampingi oleh Pejabat Kedutaan Besar Mesir, Amin Sabry A Meguid di Jakarta, Rabu 22 April kemarin.
Menteri Yuddy yang didampingi oleh Sesmenpan Dwi Wahyu Atmaji dan Deputi Bidang Kelembagaan Rini Widyantini, menyambut baik niat pemerintah Mesir tersebut. Dia mengatakan, saat ini Kemenpan RB juga sedang menerapkan untuk tidak merekrut CPNS selama lima tahun.
Menurutnya, hal itu akan membuat penghematan terhadap belanja negara yang terkait dengan pengadaan fasilitas untuk PNS. “Sejak tahun lalu kami sudah mengeluarkan kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Selama lima tahun kami tidak merekrut CPNS, karena total PNS di Indonesia saat ini mencapai 4,3 juta dan itu membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan PNS,” kata Yuddy.
Yuddy menambahkan, saat ini program e-government di Indonesia masuk tahap awal implementasi. Kemenpan RB sudah melakukan studi banding dengan Korea dan Singapura yang sudah sukses menjalankan e-government. Saat ini Indonesia dalam proses mengintegrasikan program e-government di masing-masing instansi pemerintah.
“Memang sekarang baru beberapa yang menerapkan. Tetapi target kami dalam lima tahun ke depan program itu sudah dijalankan di semua instansi pemerintah,” kata Yuddy.
Menurut Yuddy, masalah terbesar dalam pelaksanaan e-government adalah sistem keamanan, dan masing-masing instansi memiliki sistem sendiri. “Tetapi kami sudah memiliki road map sehingga akan menjadi acuan kita untuk dilaksanakan hingga lima tahun mendatang,” kata Yuddy.
Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi, Menteri Ashraf menyatakan niat ingin mempelajari mengenai reformasi birokrasi, khususnya penataan aparatur sipil negara dan e-government.
Dikatakan Ashraf, jumlah PNS di Mesir sekitar 6,5 juta, sementara jumlah penduduknya sekitar 90 juta. “Kami berniat untuk mempelajari penanganan SDM aparatur, khususnya terkait kebijakan moratorium penerimaan CPNS di Indonesia,” ujar Ashraf yang didampingi oleh Pejabat Kedutaan Besar Mesir, Amin Sabry A Meguid di Jakarta, Rabu 22 April kemarin.
Menteri Yuddy yang didampingi oleh Sesmenpan Dwi Wahyu Atmaji dan Deputi Bidang Kelembagaan Rini Widyantini, menyambut baik niat pemerintah Mesir tersebut. Dia mengatakan, saat ini Kemenpan RB juga sedang menerapkan untuk tidak merekrut CPNS selama lima tahun.
Menurutnya, hal itu akan membuat penghematan terhadap belanja negara yang terkait dengan pengadaan fasilitas untuk PNS. “Sejak tahun lalu kami sudah mengeluarkan kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Selama lima tahun kami tidak merekrut CPNS, karena total PNS di Indonesia saat ini mencapai 4,3 juta dan itu membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan PNS,” kata Yuddy.
Yuddy menambahkan, saat ini program e-government di Indonesia masuk tahap awal implementasi. Kemenpan RB sudah melakukan studi banding dengan Korea dan Singapura yang sudah sukses menjalankan e-government. Saat ini Indonesia dalam proses mengintegrasikan program e-government di masing-masing instansi pemerintah.
“Memang sekarang baru beberapa yang menerapkan. Tetapi target kami dalam lima tahun ke depan program itu sudah dijalankan di semua instansi pemerintah,” kata Yuddy.
Menurut Yuddy, masalah terbesar dalam pelaksanaan e-government adalah sistem keamanan, dan masing-masing instansi memiliki sistem sendiri. “Tetapi kami sudah memiliki road map sehingga akan menjadi acuan kita untuk dilaksanakan hingga lima tahun mendatang,” kata Yuddy.
(hyk)
