Kinerja Pemprov DKI Dinilai Buruk
Kinerja Pemprov DKI Dinilai Buruk
A
A
A
JAKARTA - Paripurna tentang hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2014 digelar besok. Sementara ini LKPj tersebut mendapatkan rapor merah dari DPRD.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan rapat pimpinan untuk paripurna rekomendasi LKPj. Masukan-masukan dari semua komisi sudah ditampung. ”Besok Rabu (hari ini) saya diminta untuk hadir dalam Konferensi Asia-Afrika. Jadi paripurna akan digelar Kamis (besok). Nanti di sana akan disampaikan kritik terhadap LKPj 2014.
Sementara ini LKPj mendapat rapor merah lantaran terlalu banyak kritik. Tentunya kritik yang membangun,” kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Pras menjelaskan, tahun lalu Pemprov DKI Jakarta hanya mampu merealisasikan pendapatan sekitar 66,80% atau sebesar Rp43 triliun dari yang ditargetkan Rp65 triliun. Sementara belanja daerah yang terealisasi hanya sebesar Rp37,7 triliun dari Rp63,6 triliun atau hanya 59,32% dari jumlah belanja daerah yang direncanakan.
Menurutnya, realisasi belanja tersebut sangat berpengaruh pada program kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Banyak kegiatan yang sudah direncanakan tidak tertangani dengan baik. Politikus PDIP itu menilai rendahnya serapan atau realisasi belanja daerah tersebut bukan akibat kurangnya pendapatan atau pemasukan ke kas daerah, melainkan sumber daya Pemprov DKI Jakarta tidak mampu bekerja maksimal.
Dengan begitu, Pras meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan monitoring setiap saat untuk mengecek kerja SKPD. ”Pada 2014, Jokowi- Ahok dalam memimpin Jakarta ingin membuat terobosan. Sayangnya, anak buahnya tidak bisa mengikutinya,” sebutnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menilai ambisi target pendapatan dan belanja pada TA 2014 pada kepemimpinan Jokowi-Ahok tidak mendasar. Untuk pendapatan saja, sejumlah kenaikan objek pajak seperti reklame dan pajak bumi bangunan (PBB) tidak terkontrol dengan baik. Begitu juga dengan retribusi sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) yang ditargetkan Rp2 triliun.
Padahal, sistem tersebut belum berjalan. Sani–panggilan akrab Triwisaksana– pun mengapresiasi penurunan target pendapatan pada TA 2015 yang hanya Rp46 triliun. ”Saya kira harus seperti itu. Jangan menargetkan tinggi, realisasinya tidak ada. Kita ditargetkan pajak kendaraan bermotor tinggi, tapi kemacetan gila. Pajak reklame tinggi, realisasinya jauh. PBB tinggi, tetapiNJOP masihmurah.
Lebih baik diturunkan,” ucapnya. Terkait penyerapan belanja rendah, politikus PKS itu menilai selain disebabkan sumber daya manusia, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki banyak keraguan dalam menjalankan sistem. Salah satunya uji coba sistem lelang yang menjadi alasan tidak terserapnya anggaran. ”Saat ini sistem lelang diubah kembali dan dihuni orang-orang baru.
Saya rasa penyerapan belanja tahun ini juga tidak maksimal, apalagi menggunakan pergub,” ungkapnya. Sani berharap tahun ini Pemprov dan DPRD DKI Jakarta bersinergi serta saling terbuka dalam menyusun anggaran. Sayangnya, hingga emusrenbang yang sudah di tingkat provinsi, Pemprov DKI Jakarta belum juga menjelaskan apakah hasil reses DPRD bisa dimasukkan atau tidak.”
Kami hingga saat ini belum diberi tahu apakah hasil reses kami bisa dimasukkan pada proses emusrenbang sesuai perkataan Ahok atau dimasukkan saat pembahasan anggaran? Kalau di pembahasan anggaran, nanti Ahok marah lagi, hasilnya 2016 pergub lagi,” keluhnya. Sementara itu, Ahok menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sejumlah evaluasi dalam penggunaan anggaran 2014.
Perombakan pegawai negeri sipil (PNS) pun dilakukan awal Januari dan memangkas 1.500 jabatan. Tidak hanya itu, mantan bupati Belitung Timur itu juga telah mengubah sistem lelang, penyusunan anggaran, pajak online, dan sebagainya. ”Untuk pembelian tanah yang tahun lalu tidak terserap saat ini telah kami ubah sistemnya.
Dulu itu kan apabila tidak berhasil beli tanah A, duitnya tidak bisa digunakan. Sekarang kan kita taruh duitnya, jadi tanah mana saja yang bisa dibeli ya bayar,” sebutnya.
Bima setiyadi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan rapat pimpinan untuk paripurna rekomendasi LKPj. Masukan-masukan dari semua komisi sudah ditampung. ”Besok Rabu (hari ini) saya diminta untuk hadir dalam Konferensi Asia-Afrika. Jadi paripurna akan digelar Kamis (besok). Nanti di sana akan disampaikan kritik terhadap LKPj 2014.
Sementara ini LKPj mendapat rapor merah lantaran terlalu banyak kritik. Tentunya kritik yang membangun,” kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Pras menjelaskan, tahun lalu Pemprov DKI Jakarta hanya mampu merealisasikan pendapatan sekitar 66,80% atau sebesar Rp43 triliun dari yang ditargetkan Rp65 triliun. Sementara belanja daerah yang terealisasi hanya sebesar Rp37,7 triliun dari Rp63,6 triliun atau hanya 59,32% dari jumlah belanja daerah yang direncanakan.
Menurutnya, realisasi belanja tersebut sangat berpengaruh pada program kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Banyak kegiatan yang sudah direncanakan tidak tertangani dengan baik. Politikus PDIP itu menilai rendahnya serapan atau realisasi belanja daerah tersebut bukan akibat kurangnya pendapatan atau pemasukan ke kas daerah, melainkan sumber daya Pemprov DKI Jakarta tidak mampu bekerja maksimal.
Dengan begitu, Pras meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan monitoring setiap saat untuk mengecek kerja SKPD. ”Pada 2014, Jokowi- Ahok dalam memimpin Jakarta ingin membuat terobosan. Sayangnya, anak buahnya tidak bisa mengikutinya,” sebutnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menilai ambisi target pendapatan dan belanja pada TA 2014 pada kepemimpinan Jokowi-Ahok tidak mendasar. Untuk pendapatan saja, sejumlah kenaikan objek pajak seperti reklame dan pajak bumi bangunan (PBB) tidak terkontrol dengan baik. Begitu juga dengan retribusi sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) yang ditargetkan Rp2 triliun.
Padahal, sistem tersebut belum berjalan. Sani–panggilan akrab Triwisaksana– pun mengapresiasi penurunan target pendapatan pada TA 2015 yang hanya Rp46 triliun. ”Saya kira harus seperti itu. Jangan menargetkan tinggi, realisasinya tidak ada. Kita ditargetkan pajak kendaraan bermotor tinggi, tapi kemacetan gila. Pajak reklame tinggi, realisasinya jauh. PBB tinggi, tetapiNJOP masihmurah.
Lebih baik diturunkan,” ucapnya. Terkait penyerapan belanja rendah, politikus PKS itu menilai selain disebabkan sumber daya manusia, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki banyak keraguan dalam menjalankan sistem. Salah satunya uji coba sistem lelang yang menjadi alasan tidak terserapnya anggaran. ”Saat ini sistem lelang diubah kembali dan dihuni orang-orang baru.
Saya rasa penyerapan belanja tahun ini juga tidak maksimal, apalagi menggunakan pergub,” ungkapnya. Sani berharap tahun ini Pemprov dan DPRD DKI Jakarta bersinergi serta saling terbuka dalam menyusun anggaran. Sayangnya, hingga emusrenbang yang sudah di tingkat provinsi, Pemprov DKI Jakarta belum juga menjelaskan apakah hasil reses DPRD bisa dimasukkan atau tidak.”
Kami hingga saat ini belum diberi tahu apakah hasil reses kami bisa dimasukkan pada proses emusrenbang sesuai perkataan Ahok atau dimasukkan saat pembahasan anggaran? Kalau di pembahasan anggaran, nanti Ahok marah lagi, hasilnya 2016 pergub lagi,” keluhnya. Sementara itu, Ahok menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sejumlah evaluasi dalam penggunaan anggaran 2014.
Perombakan pegawai negeri sipil (PNS) pun dilakukan awal Januari dan memangkas 1.500 jabatan. Tidak hanya itu, mantan bupati Belitung Timur itu juga telah mengubah sistem lelang, penyusunan anggaran, pajak online, dan sebagainya. ”Untuk pembelian tanah yang tahun lalu tidak terserap saat ini telah kami ubah sistemnya.
Dulu itu kan apabila tidak berhasil beli tanah A, duitnya tidak bisa digunakan. Sekarang kan kita taruh duitnya, jadi tanah mana saja yang bisa dibeli ya bayar,” sebutnya.
Bima setiyadi
(bbg)
Explore More