Indonesia Butuh Perempuan Pemberantas Korupsi

JAKARTA - Peringatan hari lahir Raden Ajeng Kartini (21 April 1879) bukan hanya momentum untuk mengingatkan bahwa bangsa ini butuh pejuang perempuan di setiap segi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Indonesia juga butuh pejuang perempuan pemberantas korupsi di era modern. Hal ini mengingat banyaknya tindak pidana korupsi yang juga melibatkan kaum perempuan, seperti Wa Ode Nurhayati, Angelina Patricia Pinkan Sondakh alias Angie, Nunun Nurbaitie, Miranda Swaray Goeltom, Ratu Atut Chosiyah, Neneng Sri Wahyuni, Masyito, dan Nurlatifah.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, perempuan dapat berkontribusi besar dan berperan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Perempuan, kata Puan, merupakan salah satu ”tiang negara” yang dapat membuat bangsa ini tetap berdiri tegak.

Hal itu disampaikan Puan seusai menjadi pembicara kunci dalam acara Gerakan Nasional Antikorupsi yang mengusung slogan ”Saya, Perempuan Anti Korupsi (SPAG). Gerakan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini digelar bertepatan dengan Hari Kartini.

Menurut Puan, perempuanperempuan Indonesia harus menempatkan posisi yang bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga buat keluarga dan lingkungan. Di samping itu, Puan berharap ada kaum perempuan menjadi salah satu pimpinan KPK pada masa yang akan datang.

”Silakan berproses dan mengikuti mekanisme untuk menjadi calon pimpinan KPK,” ujarnya. Imbauan Puan ini merespons pernyataan Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki yang menantang kaum perempuan Indonesia untuk menjadi calon pimpinan KPK periode mendatang. Ruki menilai, perempuan juga berhak menjadi pimpinan KPK karena kemampuan tidak dapat dinilai berdasarkan gender.

Sabir laluhu