DPD Nilai Ujian Nasional Hanya Pemborosan

MEDAN - Penyelenggaraan ujian nasional (UN) yang dilangsungkan pemerintah sejak 2011 dinilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus dihapuskan karena hanya menghabiskan anggaran dan menjadi sarana pemborosan.

Sebaiknya pemerintah menggantinya dengan sistem evaluasi yang lebih baik sesuai dengan kepentingan pendidikan. ”Dari awal sikap DPD menyatakan bahwa UN itu harus dihapuskan saja karena itu merupakan pemborosan,” ujar Ketua DPD Irman Gusman kepada wartawan seusai memberikan sambutan dalam kegiatan penutupan Olimpiade Sains, Seni dan Olahraga, Lembaga Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Se-Kota Medan dan Sekitarnya di Gedung Serbaguna, Jalan Pancing Medan, kemarin.

Selama ini, menurut Irman, DPD sudah mendesak agar Presiden menyetop pelaksanaan UN dan membatalkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebab pelaksanaan UN sebagai single score dinilai akan menghancurkan idealisme dan integritas guru, kepala sekolah, dan memerosotkan mental siswa sebagai generasi penerus dan calon pemimpin masa mendatang.

UN juga selama ini dinilai telah melanggar prinsip pedagogis, sebab UN yang seharusnya dapat mendorong kerja keras siswa malah menjadi tekanan mental yang luar biasa yang mengakibatkan siswa takut dan merasa tertekan. Oleh karena itu DPD meminta pemerintah merevisi PP tersebut, terutama pasal yang mengatur UN sebagai syarat mutlak kelulusan. Sebab masih ada satu jenis evaluasi tes lainnya yang komprehensif seperti portofolio yang lebih adil dan representatif karena mencerminkan kemampuan siswa menguasai mata pelajaran yang dilakukan terus-menerus sehingga berhasil mengukur kecerdasan siswa.

Dalam kesempatan itu, Irman juga mengapresiasi kegiatan Olimpiade Sains, Seni dan Olahraga yang digelar Lembaga Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Se-Kota Medan. Kegiatan ini menurutnya dapat semakin meningkatkan kemampuan dan kreativitas siswa di bidang teknologi. ”Olimpiade Sains ini akan dapat membuat siswa lebih memahami dan kreatif terhadap teknologi. Saya mengapresiasi terutama bagi siswa yang meraih gelar juara, raihlah prestasi yang lebih tinggi lagi dari sini karena ini merupakan awal dari prestasi lainnya yang akan diraih,” ujar Irman.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan kurang sepakat dengan usulan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) agar pemerintah segera melakukan moratorium pelaksanaan ujian nasional (UN) lantaran selama 11 tahun selalu ada kebocoran soal.

”Kalau menurut saya, solusinya yang harus diperbaiki karena apakah kita sudah sempurna dalam menjalankan ujian itu, kemudian apakah kalau belum sempurna lantas kita hentikan? Saya kira jangan fatalistik,” katanya di Bandung kemarin. Anies yakin bahwa masih banyak tenaga pendidik di Indonesia yang kukuh memegang kejujuran dalam pelaksanaan UN ini dan mencegah dengan sekuat tenaga kebocoran soal UN.

Oleh karena itu, menurut dia, sebagai bentuk dukungan terhadap guru yang telah memegang amanah kejujuran dalam UN, pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaannya. ”Jadi, alangkah lebih baik kita koreksi. Kami akan terus sempurnakan. Jika masih banyak ratusan ribu guru yang menjaga amanah, masa dikalahkan dengan satu dua orang yang pengkhianat. Justru kita akan beri sanksi yang menjadi pengkhianatnya,” kata dia.

Sebelumnya, FGII mengusulkan agar pemerintah segera melakukan penghentian sementara (moratorium) pelaksanaan UN karena selama 11 tahun pelaksanaannya selalu terjadi kebocoran soal. ”Kami capai karena setelah 11 tahun pelaksanaan UN ini, selalu saja diwarnai dengan kejadian kebocoran soal. Kami lelah setiap tahun dilaksanakan UN harus menghadapi masalah seperti ini,” kata Sekjen FGII Iwan Hermawan.

Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati berpendapat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memang harus melakukan evaluasi menyeluruh. Dia setuju jika nilai UN tidak menjadi prasyarat masuk PTN lantaran perubahan kebijakan Kemendikdasmen tidak berpengaruh apa-apa terhadap UN. ”Nilai UN itu akan memengaruhi akumulasi nilai anak dari UN dan ujian sekolah ke PTN. Semakin tinggi hasilnya semakin besar potensi masuk PTN. Faktor ini yang membuat anakanak mencontek,” katanya.

Mengenai haruskah UN tetap dipertahankan atau dihapus, Reni menjawab, harus ada jaminan dari pemerintah bahwa tidak akan ada kecurangan UN di tahun mendatang.

Lia anggia nasution/ neneng zubaidah