Pemerintah Harus Tegas Lindungi TKI
Sabtu, 18 April 2015 - 10:47 WIB
Pemerintah Harus Tegas Lindungi TKI
A
A
A
JAKARTA - Pemancungan Siti Zaenab binti Duhri Rupa dan KarnibintiMediTarsim, duawarga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi, dalam satu pekan ini dinilai bentuk kegagalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI).
Hal ini juga sangat bertolak belakang dengan komitmen Jokowi yang menempatkan perlindungan tenaga kerja sebagai prioritas sebagaimana yang terangkum dalam Nawacita. Sejumlah lembaga pemerhati buruh migran mendesak Presiden Jokowi bersikap lebih tegas kepada Arab Saudi agar kasus serupa tak sampai terulang. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengungkapkan, saat ini masih ada 36 WNI menunggu dieksekusi mati di Saudi.
Diplomasi tingkat tinggi, menurutnya, diperlukan untuk membantupara buruh migrant itu agar bisa terselamatkan nyawanya. ”Diplomacy as usual harus ditingkatkan menjadi diplomasi tingkat tinggi, karena setelah Zaenab dan Karni masih ada 36 orang yang terancam dipancung di Saudi,” kata Anis saat menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Anis mendesak pemerintah agar bersikap tegas terhadap Saudi, seperti dengan mengusir duta besarnya dan menurunkan tingkatdiplomasi. Eksekusiyangdilakukan Saudi secara beruntun dan tidak mengindahkan tata krama diplomasi antarbangsa, menurutnya, tindakan yang brutal. Anis menyebut saat ini masih ada 290 WNI yang terancam hukuman mati di Saudi, Malaysia, Singapura, China, dan Qatar. Sebanyak 59 di antaranya sudah vonis tetap hukuman mati.
Dia mendesak Jokowi juga turun langsung memberikan perlindungan bagi WNI di Saudi seperti halnya yang telah dilakukan mendiang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan menelepon langsung Raja Saudi untuk menunda eksekusi mati Siti Zaenab pada 1999 lalu. Direktur Eksekutif Migrant Institute Adi Candra Utama meminta pemerintah bisa tegas dengan menghentikan pengiriman tenaga kerja sektor domestik Indonesia ke Arab Saudi.
Adi mengatakan, Saudi termasuk negara yang sampai saat ini tidak meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Een, putri Ruyati, buruh migran yang dieksekusi mati di Saudi pada 2011, menyesalkan kabar kematian Siti Zaenab dan Karni.
”Eksekusi mereka dilakukan secara tertutup, tanpa pemberitahuan kepada keluarga, maupun pemerintah Indonesia sama seperti eksekusi pancung terhadap ibu saya,” katanya di sela mengikuti aksi simpatik terhadap Zaenab-Karni di Jakarta kemarin. Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga mendesak Presiden Jokowi untuk turut andil membenahi masalahmasalah TKI yang sudah berlarut-larut.
Wakil Ketua Komite III DPD Abraham Paul Liyanto menyatakan Presiden Jokowi mesti turun tangan menangani kasus eksekusi mati TKI, khususnya di Arab Saudi dan Malaysia. ”Jangan seolah-olah pemerintah tidak tahu, lantas jadi pemadam kebakaran dalam eksekusi mati,” ucapnya kemarin di Gedung DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga turut mendesak pemerintah melayangkan nota protes ke pemerintah Arab Saudi karena tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dalam mengeksekusi mati dua TKI. Selain itu, dia meminta KBRI Arab Saudi ditegur karena tak mampu bekerja secara optimal melindungi warga Indonesia yang bekerja dan menetap di sana.
Ancam Protes Keras
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah memprotes dengan memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa Ibrahim Al Mubarak. Menurut JK, pemerintah akan memprotes lebih keras jika pemerintah Arab Saudi tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya terkait eksekusi WNI di negara tersebut.
”Ya , diprotes lagi. Lebih keras lagi,” ujar JK. Dia menambahkan, sistem hukum yang diimplementasikan oleh Arab Saudi berbeda dengan Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengungkapkan kekecewaan dan protes keras kepada pemerintah Saudi. ”Eksekusi keduanya (Zaenab dan Karni) tidak diinformasikan kepada pemerintah RI maupun keluarga. Tidak ada notifikasi resmi sebagaimana kelaziman dan etika dalam hubungan diplomatik,” katanya.
Hanif menyatakan pemerintah akan tetap terus memaksimalkan kehadirannegara dalammemberikan perlindungan kepada WNI/TKI. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid memimpin doa dan tahlilan almarhumah TKI yang dihukum mati di Arab Saudi, KarnibintiMediTarsim, di kediamannya daerah Brebes, Jawa Tengah.
”Atas nama pemerintah, kami menyampaikandukayangmendalamdari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Jusuf Kalla atas musibah ini,” kata Nusron. Rombongan pejabat pemerintah itu disambut Medi Tarsim (ayahanda Karni), Iroh (ibunda Karni), dan Darpin (suami Karni), serta beberapa tokoh masyarakat.
Nusron mengaku pemerintah telah berupaya maksimal memberikan pembelaan dan advokasi untuk meloloskan Karni dari hukuman mati di Arab Saudi. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat dan menghubungi langsung Raja Arab Saudi untuk mengupayakan pengampunan dari pihak keluarga korban.
Nusron mengharapkan kasus Karni itu akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan bagi Kementerian Tenaga Kerja agar calon TKI harus menjalani tes psikologis dan kontrak dengan pihak perusahaan yang memberangkatkan.
Neneng zubaidah/mula akmal/ant
Hal ini juga sangat bertolak belakang dengan komitmen Jokowi yang menempatkan perlindungan tenaga kerja sebagai prioritas sebagaimana yang terangkum dalam Nawacita. Sejumlah lembaga pemerhati buruh migran mendesak Presiden Jokowi bersikap lebih tegas kepada Arab Saudi agar kasus serupa tak sampai terulang. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengungkapkan, saat ini masih ada 36 WNI menunggu dieksekusi mati di Saudi.
Diplomasi tingkat tinggi, menurutnya, diperlukan untuk membantupara buruh migrant itu agar bisa terselamatkan nyawanya. ”Diplomacy as usual harus ditingkatkan menjadi diplomasi tingkat tinggi, karena setelah Zaenab dan Karni masih ada 36 orang yang terancam dipancung di Saudi,” kata Anis saat menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Anis mendesak pemerintah agar bersikap tegas terhadap Saudi, seperti dengan mengusir duta besarnya dan menurunkan tingkatdiplomasi. Eksekusiyangdilakukan Saudi secara beruntun dan tidak mengindahkan tata krama diplomasi antarbangsa, menurutnya, tindakan yang brutal. Anis menyebut saat ini masih ada 290 WNI yang terancam hukuman mati di Saudi, Malaysia, Singapura, China, dan Qatar. Sebanyak 59 di antaranya sudah vonis tetap hukuman mati.
Dia mendesak Jokowi juga turun langsung memberikan perlindungan bagi WNI di Saudi seperti halnya yang telah dilakukan mendiang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan menelepon langsung Raja Saudi untuk menunda eksekusi mati Siti Zaenab pada 1999 lalu. Direktur Eksekutif Migrant Institute Adi Candra Utama meminta pemerintah bisa tegas dengan menghentikan pengiriman tenaga kerja sektor domestik Indonesia ke Arab Saudi.
Adi mengatakan, Saudi termasuk negara yang sampai saat ini tidak meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Een, putri Ruyati, buruh migran yang dieksekusi mati di Saudi pada 2011, menyesalkan kabar kematian Siti Zaenab dan Karni.
”Eksekusi mereka dilakukan secara tertutup, tanpa pemberitahuan kepada keluarga, maupun pemerintah Indonesia sama seperti eksekusi pancung terhadap ibu saya,” katanya di sela mengikuti aksi simpatik terhadap Zaenab-Karni di Jakarta kemarin. Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga mendesak Presiden Jokowi untuk turut andil membenahi masalahmasalah TKI yang sudah berlarut-larut.
Wakil Ketua Komite III DPD Abraham Paul Liyanto menyatakan Presiden Jokowi mesti turun tangan menangani kasus eksekusi mati TKI, khususnya di Arab Saudi dan Malaysia. ”Jangan seolah-olah pemerintah tidak tahu, lantas jadi pemadam kebakaran dalam eksekusi mati,” ucapnya kemarin di Gedung DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga turut mendesak pemerintah melayangkan nota protes ke pemerintah Arab Saudi karena tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dalam mengeksekusi mati dua TKI. Selain itu, dia meminta KBRI Arab Saudi ditegur karena tak mampu bekerja secara optimal melindungi warga Indonesia yang bekerja dan menetap di sana.
Ancam Protes Keras
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah memprotes dengan memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa Ibrahim Al Mubarak. Menurut JK, pemerintah akan memprotes lebih keras jika pemerintah Arab Saudi tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya terkait eksekusi WNI di negara tersebut.
”Ya , diprotes lagi. Lebih keras lagi,” ujar JK. Dia menambahkan, sistem hukum yang diimplementasikan oleh Arab Saudi berbeda dengan Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengungkapkan kekecewaan dan protes keras kepada pemerintah Saudi. ”Eksekusi keduanya (Zaenab dan Karni) tidak diinformasikan kepada pemerintah RI maupun keluarga. Tidak ada notifikasi resmi sebagaimana kelaziman dan etika dalam hubungan diplomatik,” katanya.
Hanif menyatakan pemerintah akan tetap terus memaksimalkan kehadirannegara dalammemberikan perlindungan kepada WNI/TKI. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid memimpin doa dan tahlilan almarhumah TKI yang dihukum mati di Arab Saudi, KarnibintiMediTarsim, di kediamannya daerah Brebes, Jawa Tengah.
”Atas nama pemerintah, kami menyampaikandukayangmendalamdari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Jusuf Kalla atas musibah ini,” kata Nusron. Rombongan pejabat pemerintah itu disambut Medi Tarsim (ayahanda Karni), Iroh (ibunda Karni), dan Darpin (suami Karni), serta beberapa tokoh masyarakat.
Nusron mengaku pemerintah telah berupaya maksimal memberikan pembelaan dan advokasi untuk meloloskan Karni dari hukuman mati di Arab Saudi. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat dan menghubungi langsung Raja Arab Saudi untuk mengupayakan pengampunan dari pihak keluarga korban.
Nusron mengharapkan kasus Karni itu akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan bagi Kementerian Tenaga Kerja agar calon TKI harus menjalani tes psikologis dan kontrak dengan pihak perusahaan yang memberangkatkan.
Neneng zubaidah/mula akmal/ant
(bbg)
