Ahok Ancam Pecat Wali Kota

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam mencopot Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede jika tidak mampu menertibkan kawasan Tanah Abang.

Ancaman pencopotan juga disematkan kepada Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Yadi Rusmayadi. Ancaman itu disampaikan langsung Ahok saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Tanah Abang kemarin. Dalam sidak itu Ahok melihat langsung lokasi yang akan dibangun jembatan penyeberangan orang (JPO) dari Stasiun Tanah Abang ke Blok G Pusat Grosir Tanah Abang.

Dengan cara berjalan kaki, Ahok melihat langsung aktivitas pedagang di antara Blok G dan Stasiun Tanah Abang. Saat di Blok G Ahok mendengar pemaparan singkat dari pengelola soal Tanah Abang secara umum. Usai mendengarkan pemaparan, Ahok langsung memberi catatan kepada wali kota dan kepala Satpol PP. Dia menginstruksikan kepada dua pejabat tersebut untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang masih berada di jalan, mengenakan pajak NJOP komersial bagi rumah warga yang sekaligus sebagai toko di depan Stasiun Tanah Abang, serta menertibkan pekerja seks komersial (PSK) di dalam Blok G.

Belakangan santer terdengar bahwa Blok G sudah dijadikan tempat prostitusi ilegal karena tempat tersebut sepi aktivitas. ”Kalau wali kota enggak berani, saya ganti. Kalau kasatpol udah nggak mampu, ya sudah kita ganti juga,” katanya kemarin. Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede yang berada di samping Ahok pun hanya bisa terdiam. Ahok juga menyoroti pengelolaan Blok G salah satunya soal eskalator yang baru dijalankan saat ada sidak.

”Bagaimana pembeli mau datang kalo dinyalain pas saya ke sini doang ?” ucapnya. Dia mengakui bisnis yang dijalani pedagang Blok G semakin lesu. Pembeli semakin enggan datang ke blok yang dijadikan relokasi ratusan PKL tersebut. Mantan Bupati Belitung Timur ini menuturkan, salah satu cara untuk meramaikan yakni membangun JPO yang menghubungkan Blok G dengan Stasiun Tanah Abang.

”Saya minta sama Dishub paling lambat bulan ini desain jembatannya sudah sampai ke saya,” tandasnya. Selain mempercepat pembangunan JPO, Ahok juga berniat membangun rusun di Blok G. Pembangunan rusun tidak hanya memanfaatkan ruang kosong, namun juga bisa meramaikan pasar. Blok G pun akan dibangun ke atas, dari semula hanya memiliki tiga lantai menjadi lima lantai.

Sejumlah fasilitas seperti eskalator, toilet, dan lampu penerangan segera diperbaiki agar dapat digunakan dengan baik. ”Kita mau bangun nanti di atasnya ada rusun untuk saudara kita yang belum punya rumah. Kalau Pasar Blok G ini nanti digandrungi pembeli, eskalator semua harus jalan, toilet juga harus wangi, harus terang juga lampunya semua,” ungkapnya.

Mangara Pardede enggan berkomentar mengenai ancaman pencopotan tersebut. Sementara itu, Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Yadi Rusmayadi mengaku tidak gentar dengan ancaman pencopotan yang dilontarkan Ahok sebab selama ini dia sudah menjalankan tugas dengan baik. Banyak PKL yang kembali turun ke jalan, menurut Yadi, tidak bisa dibendung karena terkait persaingan bisnis.

Ketika dia menertibkan satu titik, pedagang lain melapor ke gubernur sehingga terkesan pihaknya pilih kasih. ”Pernah saya setelah selesai melakukan penertiban ada pesan singkat (SMS) masuk yang intinya mengatakan banyak pedagang yang turun ke jalan, padahal saya belum sempat duduk dari penertiban itu,” tuturnya.

Dia juga tidak setuju dengan rencana Ahok membangun rumah susun di atas Blok G. Menurutnya, saat ini Tanah Abang sudah menjadi kawasan bisnis. Salah satu kendala penertiban tidak pernah berhasil juga lantaran ada rumah di sekitar kawasan tersebut. Ketika dilakukan penertiban, pemilik masuk ke dalam, setelah penertiban keluar lagi. Namun, dia sependapat dengan Ahok terkait penerapan pajak komersial bagi rumah yang dijadikan lokasi usaha.

”Idealnya kawasan Tanah Abang tidak ada hunian seperti di kawasan Senen sehingga penertiban bisa berjalan maksimal,” ucapnya.

Ridwansyah