Penuhi Standar Kebutuhan Dasar Hidup Rakyat
Selasa, 14 April 2015 - 10:13 WIB
Penuhi Standar Kebutuhan Dasar Hidup Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengeluarkan berbagai program perlindungan sosial secara komprehensif untuk memenuhi standar kebutuhan rakyat Indonesia, salah satunya untuk mengatasi tuntutan pembangunan manusia Indonesia.
”Saat ini pemerintah berupaya memastikan terpenuhinya standar kebutuhan hidup yang berkualitas melalui program perlindungan sosial secara komprehensif,” kata dalam acara Fostering Commitment and Leadership for PhilanthropyFostering Commitment and Leadership for Philanthropys Engagement in the Post 2015 Development Agendafor Indonesia kemarin di Jakarta.
Puan menjelaskan, program- program perlindungan sosial untuk rakyat Indonesia yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis ketahanan ekonomi rumah tangga.
Program-program itu, kata Puan, merupakan bagian dari langkah awal pemerintah mengimplementasikan strategi pembangunan yang berpedoman pada jalan Trisakti, yaitu berdaulat dalam bidang politik, ekonomi dan budaya, yang kemudian dijabarkan ke dalam sembilan agenda strategis yang disebut Nawacita. ”Itu yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun Rencana PembangunanJangkaMenengah Nasional(RPJM) III,” ujarPuan.
Oleh karena itu, kata Puan, sasaran dan target di dalam RPJMN III ditetapkan sesuai dengan kebijakan politik pembangunan pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar rakyat, penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Untuk itu, lanjut dia, segala upaya pemerintah dalam mencapai semua agenda prioritas dan pembangunan tersebut perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
”Dengan demikian dapat tercipta sebuah kolaborasi kemitraan baru yang berdasar pada prinsip gotong-royong, prinsip yang sudah lama dibangun oleh para founding father kita: gotong-royong membangun bangsa,” tutur Puan. Puan menyambut baik inisiasi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut yang bertujuan untuk membangun kemitraan melalui sebuah deklarasi kemitraan baru antara Pemerintah, PBB, dan organisasi filantropis bekerja sama untuk mencapai tujuan Post- 2015 Development Agenda dalam bentuk Post-2015 Partnership Platform for Philanthropy.
Sementara itu, Resident Coordinator Sistem PBB, Douglas Broderick mengungkapkan kegiatan yang diikuti kalangan filantropi terkemuka tersebut membahas tindakan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Rahmat sahid
”Saat ini pemerintah berupaya memastikan terpenuhinya standar kebutuhan hidup yang berkualitas melalui program perlindungan sosial secara komprehensif,” kata dalam acara Fostering Commitment and Leadership for PhilanthropyFostering Commitment and Leadership for Philanthropys Engagement in the Post 2015 Development Agendafor Indonesia kemarin di Jakarta.
Puan menjelaskan, program- program perlindungan sosial untuk rakyat Indonesia yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis ketahanan ekonomi rumah tangga.
Program-program itu, kata Puan, merupakan bagian dari langkah awal pemerintah mengimplementasikan strategi pembangunan yang berpedoman pada jalan Trisakti, yaitu berdaulat dalam bidang politik, ekonomi dan budaya, yang kemudian dijabarkan ke dalam sembilan agenda strategis yang disebut Nawacita. ”Itu yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun Rencana PembangunanJangkaMenengah Nasional(RPJM) III,” ujarPuan.
Oleh karena itu, kata Puan, sasaran dan target di dalam RPJMN III ditetapkan sesuai dengan kebijakan politik pembangunan pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar rakyat, penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Untuk itu, lanjut dia, segala upaya pemerintah dalam mencapai semua agenda prioritas dan pembangunan tersebut perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
”Dengan demikian dapat tercipta sebuah kolaborasi kemitraan baru yang berdasar pada prinsip gotong-royong, prinsip yang sudah lama dibangun oleh para founding father kita: gotong-royong membangun bangsa,” tutur Puan. Puan menyambut baik inisiasi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut yang bertujuan untuk membangun kemitraan melalui sebuah deklarasi kemitraan baru antara Pemerintah, PBB, dan organisasi filantropis bekerja sama untuk mencapai tujuan Post- 2015 Development Agenda dalam bentuk Post-2015 Partnership Platform for Philanthropy.
Sementara itu, Resident Coordinator Sistem PBB, Douglas Broderick mengungkapkan kegiatan yang diikuti kalangan filantropi terkemuka tersebut membahas tindakan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Rahmat sahid
(ars)
