Sindiran Megawati Perkuat Wacana Perombakan Kabinet m
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah selayaknya melakukan perombakan kabinet.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio mengatakan, ada dua hal yang menjadi alasan sehingga reshuffle sudah saatnya dilakukan. Pertama , kondisi objektif di mana kinerja sebagian menteri memang kurang baik yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kedua, munculnya pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bahwa ada kaum oportunis di pemerintahan Jokowi yang tidak mau bekerja keras membangun partai, namun kerjanya menyalip di tikungan.
Agung menilai pihak yang disebut Megawati menyalip di tikungan adalah mereka yang berada di pemerintahan, namun bukan merupakan orang partai. ”Jadi antara kondisi objektif di pemerintahan dan adanya pernyataan Megawati, itu sejalan. Kedua hal ini yang menurut saya bisa membuat Jokowi segera memutuskan untuk merombak kabinetnya,” ujarnya kemarin.
Agung menilai ada dua hal menonjol di pemerintahan yang membutuhkan perbaikan segera. Pertama, kinerja menteri terutama bidang ekonomi dan migas. Para menteri di kedua bidang ini dinilai tidak bekerja baik sehingga menciptakan berbagai kesulitan pada kehidupan masyarakat saat ini.
Kedua, masalah administrasi pemerintahan yang lemah di mana sering terjadi kesalahan yang menimbulkan kehebohan. ”Lihat contoh ketika Presiden Jokowi membatalkan pelantikan calon kapolri Budi Gunawan tanpa ada surat pembatalan. Lalu, perpres soal tunjangan uang muka kendaraan pejabat yang akhirnya dibatalkan,” ujarnya.
Agung mengatakan, jika Jokowi tidak melakukan perubahan, padahal kondisi objektif sudah sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, ditambah kritikan Megawati yang diduga ditujukan kepada orang Istana, ke depan tuntutan terhadapnya akan makin kuat. ”Ujungnya Jokowi akan makin kehilangan legitimasi rakyat. Bahkan, dukungan partai pendukungnya seperti PDIP juga akan melemah. Jika itu terjadi, kedudukannya sebagai presiden akan goyah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan mengaku tak merasa tersindir dengan pernyataan Megawati yang menohok itu. ”Masa saya oportunis? Masa saya prajurit dari bawah oportunis? Saya prajurit yang punya dignity. Saya menghormati Ibu Mega sebagai antan bos saya dan sebagai mantan presiden,” kata Luhut di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Sebagaimana diketahui, dalam pidatonya pada pembukaan Kongres PDIP di Bali pada Kamis (9/4), Megawati tiba-tiba menyebut ada pihak yang melakukan gerakan deparpolisasi dan ingin memisahkan hubungan antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan partai pengusung.
Dita angga/Okezone
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio mengatakan, ada dua hal yang menjadi alasan sehingga reshuffle sudah saatnya dilakukan. Pertama , kondisi objektif di mana kinerja sebagian menteri memang kurang baik yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kedua, munculnya pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bahwa ada kaum oportunis di pemerintahan Jokowi yang tidak mau bekerja keras membangun partai, namun kerjanya menyalip di tikungan.
Agung menilai pihak yang disebut Megawati menyalip di tikungan adalah mereka yang berada di pemerintahan, namun bukan merupakan orang partai. ”Jadi antara kondisi objektif di pemerintahan dan adanya pernyataan Megawati, itu sejalan. Kedua hal ini yang menurut saya bisa membuat Jokowi segera memutuskan untuk merombak kabinetnya,” ujarnya kemarin.
Agung menilai ada dua hal menonjol di pemerintahan yang membutuhkan perbaikan segera. Pertama, kinerja menteri terutama bidang ekonomi dan migas. Para menteri di kedua bidang ini dinilai tidak bekerja baik sehingga menciptakan berbagai kesulitan pada kehidupan masyarakat saat ini.
Kedua, masalah administrasi pemerintahan yang lemah di mana sering terjadi kesalahan yang menimbulkan kehebohan. ”Lihat contoh ketika Presiden Jokowi membatalkan pelantikan calon kapolri Budi Gunawan tanpa ada surat pembatalan. Lalu, perpres soal tunjangan uang muka kendaraan pejabat yang akhirnya dibatalkan,” ujarnya.
Agung mengatakan, jika Jokowi tidak melakukan perubahan, padahal kondisi objektif sudah sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, ditambah kritikan Megawati yang diduga ditujukan kepada orang Istana, ke depan tuntutan terhadapnya akan makin kuat. ”Ujungnya Jokowi akan makin kehilangan legitimasi rakyat. Bahkan, dukungan partai pendukungnya seperti PDIP juga akan melemah. Jika itu terjadi, kedudukannya sebagai presiden akan goyah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan mengaku tak merasa tersindir dengan pernyataan Megawati yang menohok itu. ”Masa saya oportunis? Masa saya prajurit dari bawah oportunis? Saya prajurit yang punya dignity. Saya menghormati Ibu Mega sebagai antan bos saya dan sebagai mantan presiden,” kata Luhut di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Sebagaimana diketahui, dalam pidatonya pada pembukaan Kongres PDIP di Bali pada Kamis (9/4), Megawati tiba-tiba menyebut ada pihak yang melakukan gerakan deparpolisasi dan ingin memisahkan hubungan antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan partai pengusung.
Dita angga/Okezone
(ftr)