9 Juta Hektare Lahan untuk Transmigran
9 Juta Hektare Lahan untuk Transmigran
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang bekerja sama untuk mengembangkan transmigrasi sebagai lahan swasembada pangan.
Mendes PDTT Marwan Jafar mengatakan akan mengembangkan konsep transmigrasi baru. Kemendes sendiri menargetkan selama lima tahun akan mengirimkan empat juta transmigran dan dia optimistis dengan bantuan sembilan juta hektare lahan dari Kementerian Agraria target itu akan tercapai.
”Bang Ferry (Menteri Agraria) sudah menyiapkan sembilan juta hektare lahan. Target kita empat juta transmigran ini saya kira bisa tercapai karena disediakannya sembilan juta lahan itu,” katanya dalam Seminar Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta kemarin.
Politikus PKB ini menjelaskan, transmigrasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, juga menumbuhkan kota-kota dan sentra industri baru. Oleh karena itu, di samping bantuan lahan dari Kementerian Agraria, juga akan ada pembukaan lahan baru yang dilakukan pemerintah daerah.
Kerja sama holistik antara dua kementerian dan daerah ini, ujarnya, akan meningkatkan prospek pertanian dan perkebunan di lahan transmigrasi. Marwan menjelaskan, transmigrasi konsep baru tidak hanya didorong ke sektor pertanian dan perkebunan semata.
Dalam rangka mendukung poros maritim, di sektor kelautan akan ada transmigrasi juga. Pemerintah juga akan memberikan subsidi pupuk dan benih kepada petani agar mereka bersemangat mengolah lahan menjadi produktif. ”Jadi, transmigrasi akan mendukung ketahanan pangan nasional dan juga dalam rangka poros maritim,” ujar Marwan.
Marwan mengatakan, pemerintah juga pelan-pelan akan mengurangi impor produk pertanian dan kelautan agar produksi nasional terserap maksimal. Selain itu, dana desa yang akan dikucurkan pertengahan April ini juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi.
Dia mengatakan, upaya ini dilakukan karena Presiden Joko Widodo menginginkan dalam tiga tahun ke depan swasembada pangan sudah harus tercapai. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan mengatakan, konsep transmigrasi yang dikembangkan saat ini adalah para transmigran tidak hanya diberi lahan dua hektare.
Pemerintah pun akan mendukung pembibitan dan pengolahan hingga pemasaran. Pasalnya, jika tidak didukung ketiganya maka petani tidak akan bisa bekerja sesuai harapan pemerintah. ”Itu saya kira yang akan dikerjasamakan dengan Kemendes sehingga ada desain transmigrasi baru,” ujarnya.
Ferry menjelaskan, terkait swasembada pangan, dia akan memastikan tidak ada alih fungsi lahan sawah khusus di Pulau Jawa. Sementara untuk di luar Jawa, akan ada mekanisme penciptaan lahan-lahan baru di mana transmigran tidak hanya berpindah tempat tinggal, tetapi juga bisa meraih kesejahteraan baru.
Dia menyebutkan, program kedaulatan dan ketahanan pangan berada di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya untuk menyediakan lahan sesuai yang diperlukan serta sudah didukung dengan fasilitas pendukung, seperti aliran irigasi.
”Berapa pun yang dibutuhkan Kementan, kita akan usahakan. Jadi, kita tidak bisa menargetkan berapa luas lahan. Karena kalau misalnya kita berikan lahan seluas lima juta hektare tapi tidak bisa ditanami dan jauh dari waduk, maka tidak akan mampu menunjang pencapaian kedaulatan pangan,” ujar Ferry.
Neneng zubaidah
Mendes PDTT Marwan Jafar mengatakan akan mengembangkan konsep transmigrasi baru. Kemendes sendiri menargetkan selama lima tahun akan mengirimkan empat juta transmigran dan dia optimistis dengan bantuan sembilan juta hektare lahan dari Kementerian Agraria target itu akan tercapai.
”Bang Ferry (Menteri Agraria) sudah menyiapkan sembilan juta hektare lahan. Target kita empat juta transmigran ini saya kira bisa tercapai karena disediakannya sembilan juta lahan itu,” katanya dalam Seminar Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta kemarin.
Politikus PKB ini menjelaskan, transmigrasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, juga menumbuhkan kota-kota dan sentra industri baru. Oleh karena itu, di samping bantuan lahan dari Kementerian Agraria, juga akan ada pembukaan lahan baru yang dilakukan pemerintah daerah.
Kerja sama holistik antara dua kementerian dan daerah ini, ujarnya, akan meningkatkan prospek pertanian dan perkebunan di lahan transmigrasi. Marwan menjelaskan, transmigrasi konsep baru tidak hanya didorong ke sektor pertanian dan perkebunan semata.
Dalam rangka mendukung poros maritim, di sektor kelautan akan ada transmigrasi juga. Pemerintah juga akan memberikan subsidi pupuk dan benih kepada petani agar mereka bersemangat mengolah lahan menjadi produktif. ”Jadi, transmigrasi akan mendukung ketahanan pangan nasional dan juga dalam rangka poros maritim,” ujar Marwan.
Marwan mengatakan, pemerintah juga pelan-pelan akan mengurangi impor produk pertanian dan kelautan agar produksi nasional terserap maksimal. Selain itu, dana desa yang akan dikucurkan pertengahan April ini juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi.
Dia mengatakan, upaya ini dilakukan karena Presiden Joko Widodo menginginkan dalam tiga tahun ke depan swasembada pangan sudah harus tercapai. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan mengatakan, konsep transmigrasi yang dikembangkan saat ini adalah para transmigran tidak hanya diberi lahan dua hektare.
Pemerintah pun akan mendukung pembibitan dan pengolahan hingga pemasaran. Pasalnya, jika tidak didukung ketiganya maka petani tidak akan bisa bekerja sesuai harapan pemerintah. ”Itu saya kira yang akan dikerjasamakan dengan Kemendes sehingga ada desain transmigrasi baru,” ujarnya.
Ferry menjelaskan, terkait swasembada pangan, dia akan memastikan tidak ada alih fungsi lahan sawah khusus di Pulau Jawa. Sementara untuk di luar Jawa, akan ada mekanisme penciptaan lahan-lahan baru di mana transmigran tidak hanya berpindah tempat tinggal, tetapi juga bisa meraih kesejahteraan baru.
Dia menyebutkan, program kedaulatan dan ketahanan pangan berada di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya untuk menyediakan lahan sesuai yang diperlukan serta sudah didukung dengan fasilitas pendukung, seperti aliran irigasi.
”Berapa pun yang dibutuhkan Kementan, kita akan usahakan. Jadi, kita tidak bisa menargetkan berapa luas lahan. Karena kalau misalnya kita berikan lahan seluas lima juta hektare tapi tidak bisa ditanami dan jauh dari waduk, maka tidak akan mampu menunjang pencapaian kedaulatan pangan,” ujar Ferry.
Neneng zubaidah
(ftr)
Explore More