Sinergikan Kerja Partai-Pemerintah
A
A
A
DALAM Kongres IV, PDIP juga akan membahas sejumlah program strategis yang akan diselaraskan dengan program pemerintahan Joko Widodo.
Sebagai partai pemerintah, nantinya kerja politik tiga pilar partai akan bersinergi. Anggota Steering Committee Kongres IV PDIP Andreas Hugo Pareira menyebutkan tiga pilar partai, yakni kader partai di eksekutif, kader partai di legislatif, dan kader partai di struktur akan bersatu padu dalam menyukseskan program Nawacita Jokowi.
Karena itu, di kongres juga ada pemaparan dari menteri Kabinet Kerja dari bidang polhukam, ekonomi, kemaritiman, serta pembangunan manusia dan kebudayaan.”Yang pasti, kongres adalah momen-tum bagi partai untuk mematangkan langkah, sikap politik dan program agar sinerginya efektif antara PDIP sebagai partai pemerintah dengan program- program pemerintahan,” kata Andreas di Bali kemarin.
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai hubungan antara PDIP dan Jokowi yang dingin serta tidak harmonis salah satunya dipicu Trisakti dan Nawacita yang tidak implementatif pada berbagai program dan visi politik pemerintahan.
Hal ini bahkan tidak tecermin dari perencanaan pembangunan dan program yang dibuat dalam RPJMN rancangan Bappenas. ”Karakteristik pemerintahan yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkebudayaan Indonesia tidak lagi menjadi roh dari pemerintahan Jokowi- JK,” kata Muradi.
Menurut Muradi, kegundahan publik tersebut harus ditangkap, dipahami, dan direspons oleh PDIP sebagai partai pemerintah untuk sesegera mungkin mengingatkan Jokowi yang merupakan kader dan petugas partai untuk kembali ke Jalan Trisakti dan Nawacita.
Pasalnya, komitmen jalan Trisakti dan Nawacita itulah sesungguhnya yang membuat publik memilih PDIP dan pasangan Jokowi-JK pada Pemilu 2014 lalu. ”Menjadi kewajiban bagi PDIP untuk menegaskan bahwa Trisakti dan Nawacita dipraktikkan dalam pemerintahan Jokowi. Karena itu, Trisakti dan Nawacita harus menjadi agenda prioritas dalam Kongres IV PDIP mendatang untuk dibahas,” ujarnya.
Muradi mengungkapkan, ada tiga penegasan mengapa Trisakti dan Nawacita harus dijadikan agenda prioritas. Pertama, penegasan Trisakti dan Nawacita untuk implementatif pada pemerintahan Jokowi akan memberikan efek positif bagi partai. Salah satunya adalah warna dan karakteristik kepemerintahan Jokowi akan seirama dengan ideologi PDIP.
Dan, publik merasakan perbedaan dengan pemerintahan sebelumnya pada program dan kebijakan yang dibuat. Kedua, kata dia, PDIP juga akan merasa menjadi bagian terintegral dengan pemerintahan Jokowi, karena program dan kebijakan yang dibuat mencerminkan ideologi dari partai moncong putih tersebut.
Ada perasaan bertanggung jawab atas semua kebijakan dan program yang dibuat oleh Jokowi, sehingga secara prinsip partai ikut terlibat dengan dinamika yang ada, baik dalam pemerintahan maupun di parlemen.
Dan ketiga, mengaplikasikan Trisakti dan Nawacita dalam pemerintahan Jokowi adalah bagian dari pembangunan fondasi bagi upaya mewujudkan kehadiran negara dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan rakyat sebagai muara dari setiap kebijakan dan program yang dibuat pemerintahan Jokowi.
Pada konteks ini, PDIP memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar setiap janji dan program yang dibuat harus sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.”Menjadi kewajiban bagi PDIP untuk memastikan dan menegaskan dalam kongresnya agar Trisakti dan Nawacita dapat terimplementasikan,” terangnya.
Rahmat sahid
Sebagai partai pemerintah, nantinya kerja politik tiga pilar partai akan bersinergi. Anggota Steering Committee Kongres IV PDIP Andreas Hugo Pareira menyebutkan tiga pilar partai, yakni kader partai di eksekutif, kader partai di legislatif, dan kader partai di struktur akan bersatu padu dalam menyukseskan program Nawacita Jokowi.
Karena itu, di kongres juga ada pemaparan dari menteri Kabinet Kerja dari bidang polhukam, ekonomi, kemaritiman, serta pembangunan manusia dan kebudayaan.”Yang pasti, kongres adalah momen-tum bagi partai untuk mematangkan langkah, sikap politik dan program agar sinerginya efektif antara PDIP sebagai partai pemerintah dengan program- program pemerintahan,” kata Andreas di Bali kemarin.
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai hubungan antara PDIP dan Jokowi yang dingin serta tidak harmonis salah satunya dipicu Trisakti dan Nawacita yang tidak implementatif pada berbagai program dan visi politik pemerintahan.
Hal ini bahkan tidak tecermin dari perencanaan pembangunan dan program yang dibuat dalam RPJMN rancangan Bappenas. ”Karakteristik pemerintahan yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkebudayaan Indonesia tidak lagi menjadi roh dari pemerintahan Jokowi- JK,” kata Muradi.
Menurut Muradi, kegundahan publik tersebut harus ditangkap, dipahami, dan direspons oleh PDIP sebagai partai pemerintah untuk sesegera mungkin mengingatkan Jokowi yang merupakan kader dan petugas partai untuk kembali ke Jalan Trisakti dan Nawacita.
Pasalnya, komitmen jalan Trisakti dan Nawacita itulah sesungguhnya yang membuat publik memilih PDIP dan pasangan Jokowi-JK pada Pemilu 2014 lalu. ”Menjadi kewajiban bagi PDIP untuk menegaskan bahwa Trisakti dan Nawacita dipraktikkan dalam pemerintahan Jokowi. Karena itu, Trisakti dan Nawacita harus menjadi agenda prioritas dalam Kongres IV PDIP mendatang untuk dibahas,” ujarnya.
Muradi mengungkapkan, ada tiga penegasan mengapa Trisakti dan Nawacita harus dijadikan agenda prioritas. Pertama, penegasan Trisakti dan Nawacita untuk implementatif pada pemerintahan Jokowi akan memberikan efek positif bagi partai. Salah satunya adalah warna dan karakteristik kepemerintahan Jokowi akan seirama dengan ideologi PDIP.
Dan, publik merasakan perbedaan dengan pemerintahan sebelumnya pada program dan kebijakan yang dibuat. Kedua, kata dia, PDIP juga akan merasa menjadi bagian terintegral dengan pemerintahan Jokowi, karena program dan kebijakan yang dibuat mencerminkan ideologi dari partai moncong putih tersebut.
Ada perasaan bertanggung jawab atas semua kebijakan dan program yang dibuat oleh Jokowi, sehingga secara prinsip partai ikut terlibat dengan dinamika yang ada, baik dalam pemerintahan maupun di parlemen.
Dan ketiga, mengaplikasikan Trisakti dan Nawacita dalam pemerintahan Jokowi adalah bagian dari pembangunan fondasi bagi upaya mewujudkan kehadiran negara dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan rakyat sebagai muara dari setiap kebijakan dan program yang dibuat pemerintahan Jokowi.
Pada konteks ini, PDIP memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar setiap janji dan program yang dibuat harus sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.”Menjadi kewajiban bagi PDIP untuk memastikan dan menegaskan dalam kongresnya agar Trisakti dan Nawacita dapat terimplementasikan,” terangnya.
Rahmat sahid
(bhr)