Berkas Kasus Eks Wali Kota Tegal Lengkap
Rabu, 08 April 2015 - 12:13 WIB
Berkas Kasus Eks Wali Kota Tegal Lengkap
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkas penyidikan dugaan korupsi mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya sudah lengkap.
Tidak lama lagi, kasus dugaan korupsi pengadaan tukar guling lahan atau ruilslag itu akan diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Hari ini berkas perkara untuk dua tersangka kasus Tegal masuk ke tahap dua," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha kepada wartawan, Rabu (8/4/2015).
Dalam kasus tersebut, KPK sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Ikmal dan Direktur CV Tri Daya Pratama (TDP), Saipul Jamil.
Ikmal Jaya selaku mantan Wali Kota Tegal ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan ruilslag antara Pemerintah Kota Tegal dan pihak swasta tahun 2012.
Ikmal diduga melakukan mark up dalam pelaksaan tukar guling tanah Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama (TDP) di Bokong Semar Tegal.
Ikmal dan Saipul dianggap melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Potensi kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp8 miliar
Tidak lama lagi, kasus dugaan korupsi pengadaan tukar guling lahan atau ruilslag itu akan diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Hari ini berkas perkara untuk dua tersangka kasus Tegal masuk ke tahap dua," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha kepada wartawan, Rabu (8/4/2015).
Dalam kasus tersebut, KPK sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Ikmal dan Direktur CV Tri Daya Pratama (TDP), Saipul Jamil.
Ikmal Jaya selaku mantan Wali Kota Tegal ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan ruilslag antara Pemerintah Kota Tegal dan pihak swasta tahun 2012.
Ikmal diduga melakukan mark up dalam pelaksaan tukar guling tanah Pemkot Tegal dengan CV Tri Daya Pratama (TDP) di Bokong Semar Tegal.
Ikmal dan Saipul dianggap melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Potensi kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp8 miliar
(dam)
