Kongres Momen Tegaskan Relasi PDIP-Pemerintah

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui pola hubungan dan komunikasi dengan pemerintahan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) kurang terkonsep dengan baik.

Untuk itu, Kongres IV PDIP di Bali pada 9-12 April akan jadi momentum untuk mematangkan pola hubungan kedua pihak. ”Sebagai partai pemerintah, tentu saja PDIP harus punya komunikasi yang efektif, kita ingin memperjelas pola hubungan dan koordinasi dengan pemerintah terkait programprogram utama, tidak hanya cap stempel saja,” kata Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah pada konferensi pers persiapan Kongres IV PDIP, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin.

Basarah mengakui bahwa sekitar lima bulan berjalannya pemerintahan Presiden Jokowi, komunikasi antara pemerintah dan partai pendukung, khususnya PDIP belum optimal. Menurut dia, kendala utamanya karena hingga saat ini memang masih dicari bagaimana bentuk komunikasi yang efektif, mengingat PDIP baru kembali menjadi partai pemerintah setelah 10 tahun menjadi penyeimbang.

”Hubungan partai pemerintah dengan pemerintah dirasa belum klop, maka dalam kongres nanti ingin kita perjelas pola hubungan dan koordinasinya. Kalau ada kritik dari dalam, saya kira itu karena kita sedang mencari bentuk,” ujarnya.

Diketahui, dalam enam bulan pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK), tak jarang kader PDIP melontarkan kritikan atas kebijakan yang diambil pemerintah. Bahkan, beberapa kader seperti Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu beberapa kali ”menyerang” Istana dengan berbagai latar isu.

Dalam beberapa kasus, kader PDIP terlihat lebih menyerupai partai oposisi ketimbang pendukung pemerintah. Fakta tersebut menunjukkan ada ketidakseimbangan relasi antara PDIP dan Jokowi.

Pengajar ilmu politik pada FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi, menilai Kongres PDIP memang menjadi momentum penting untuk menegaskan relasi antara PDIP dengan Presiden Jokowi.

”Hal ini penting, karena betapapun PDIP menjadi partai pemenang dalam Pemilu Legislatif 2014 dan menjadi partai pengusung serta pemenang Pemilu Presiden 2014, namun PDIP tak bisa disebut sebagai partai yang memerintah,” kata Haryadi.

Menurut Haryadi, setidaknya dari komposisi menteri dan jabatan negara lainnya, PDIP mendapat jatah yang tak proporsional. Bahkan, kata dia, terkesan relasi antara PDIP dan Presiden yang tak lain kadernya sendiri bersifat datar dan cenderung agak berjarak.

Situasi semacam itu, lanjut dia, niscaya berakibat buruk bagi pelembagaan dan demokratisasi sistem pemerintahan presidensial yang merupakan amanah UUD 1945. ”Upaya penegakan sistem presidensial seharusnya dapat dimulai dengan merekayasa relasi antara partai pengusung (dan pendukung) dengan presidennya. Dalamhalini, posisiPDIP merupakan kekuatan etik, bukan kekuatan negara,” ujarnya.

Sedangkan posisi presiden, kata dia, adalah merupakan ”petugas partai” untuk kemajuan negara. Sebagai kekuatan etik, PDIP wajib mendorong dan mengingatkan presiden untuk selalu menyerap ideologi partai dalam program dan kebijakan presiden.

Sementara itu, terkait dengan agenda restrukturisasi, Kongres PDIP nanti tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketua umum periode 2015-2020 sebagaimana hasil Rakernas IV pada akhir 2014. Untuk penyusunan struktur DPP, semuanya menjadi hak prerogatif ketua umum yang akan diberikan mandat sebagai formatur tunggal.

Menurut Basarah, semua mekanisme pemilihan struktur partai mulai dari DPC, DPD, sampai DPP seluruhnya dilaksanakan dengan prinsip musyawarah mufakat. PDIP, kata dia, bersyukur proses tersebut hampir 100% berjalan. ”Ini pengembangan demokrasi yang membanggakan karena bisa diterapkan di level parpol,” ujarnya.

Steering Committee Kongres IV PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, peserta kongres yang merupakan utusan terdiri dari 514DPC1.542utusandan34 DPDterdiri102utusanyangbaru melaksanakan konsolidasi.

”Selain pengukuhan Ketua Umum Megawati, nanti juga akan ada pemaparan dan pendalaman materi program pemerintahan oleh menteri-menteri Kabinet Kerja dari bidang politik, ekonomi, kemaritiman, dan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan,” jelasnya.

Rahmat sahid