Eks Jubir Gus Dur Nilai Yasonna Laoly Layak Diganti
Selasa, 07 April 2015 - 20:21 WIB
Eks Jubir Gus Dur Nilai Yasonna Laoly Layak Diganti
A
A
A
JAKARTA - Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M Massardi menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly layak diganti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Karena, Yasonna dianggapnya telah menyalahgunakan wewenang dalam persoalan internal Partai Golkar maupun PPP. Yasonna juga dinilai telah berpolitik dengan mengeluarkan keputusan yang janggal.
"Karena mengingat dampaknya luas, menyangkut kehidupan bermasyarakat, terutama di ranah politik, maka harus ada sanksi bagi menteri yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan politik tertentu, tidak ada lain kecuali dia diberhentikan," ujar Adhie M Massardi kepada Sindonews, Selasa (7/4/2015).
Dia berpendapat, putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menunda pemberlakuan SK Menkumham soal pengesahan kepengurusan Golkar Agung Laksono menjadi bukti menteri asal PDIP itu telah berpolitik.
"Karena ini sudah dua kali ya. Pertama soal PPP juga dia melakukan hal yang sama. Di PPP ada masalah, dia perlakukan hal yang sama untuk Golkar. Dan masalahnya menjadi besar karena partainya besar," tutur Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.
Dia berpendapat, evaluasi kinerja Menteri Yasonna Laoly itu penting demi citra pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
"Menurut saya agar pemerintah tidak terlibat dalam campur tangan parpol, saya sih enggak lihat ada cara lain kecuali mengganti," pungkasnya.
Karena, Yasonna dianggapnya telah menyalahgunakan wewenang dalam persoalan internal Partai Golkar maupun PPP. Yasonna juga dinilai telah berpolitik dengan mengeluarkan keputusan yang janggal.
"Karena mengingat dampaknya luas, menyangkut kehidupan bermasyarakat, terutama di ranah politik, maka harus ada sanksi bagi menteri yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan politik tertentu, tidak ada lain kecuali dia diberhentikan," ujar Adhie M Massardi kepada Sindonews, Selasa (7/4/2015).
Dia berpendapat, putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menunda pemberlakuan SK Menkumham soal pengesahan kepengurusan Golkar Agung Laksono menjadi bukti menteri asal PDIP itu telah berpolitik.
"Karena ini sudah dua kali ya. Pertama soal PPP juga dia melakukan hal yang sama. Di PPP ada masalah, dia perlakukan hal yang sama untuk Golkar. Dan masalahnya menjadi besar karena partainya besar," tutur Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.
Dia berpendapat, evaluasi kinerja Menteri Yasonna Laoly itu penting demi citra pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
"Menurut saya agar pemerintah tidak terlibat dalam campur tangan parpol, saya sih enggak lihat ada cara lain kecuali mengganti," pungkasnya.
(kri)
