200.000 Guru PNS Daerah Belum Terima
Selasa, 07 April 2015 - 11:08 WIB
200.000 Guru PNS Daerah Belum Terima
A
A
A
JAKARTA - Dua puluh persen dari 990.482 guru PNS daerah yang tersertifikasi belum dapat menerima tunjangan profesi guru (TPG).
Mereka masih menunggu validasi data sehingga TPG triwulan pertama pada 2015 ini tidak akan cair. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, dari total 990.482 guru pemilik sertifikat profesi guru PNS daerah, Kemendikbud telah menerbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SK-TP) bagi 775.376 guru.
Ini berarti, ujar Pranata, hanya 78% guru yang berhak menerima TPG triwulan I, sedangkan sisanya 22% tidak menerima lantaran sedang dalam proses menunggu validasi guru melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). ”Ini berarti mereka tidak akan menerima TPG triwulan pertama karena tidak ada SKTP sebagai syarat pencairan tunjangan,” katanya di kantor Kemendikbud kemarin.
Pranata menjelaskan, 22% atau sekitar 200.000 guru itu tidak terbit SKTP-nya karena beban mengajar kurang dari 24 jam. Namun, ada juga yang karena status gurunya bukan guru tetap sekolah.
Menurut dia, tunjangan juga tidak akan cair karena mengajar tidak linier atau yang dipersyaratkan melalui Permendikbud No 62/2013. Persyaratan tersebut lantas dimasukkan dalam Dapodik sebagai data penerima TPG 2015. Pranata mengimbau kepada guru yang belum menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, ataupun tunjangan fungsional agar segera memperbaiki data pribadinya melalui Dapodik.
Dengan begitu, haknya setelah sesuai dengan peraturan perundangan dapat segera dipenuhi pemerintah. ”Namun, pemerintah juga mengimbau pemerintah daerah agar segera mencairkan TPG PNSD tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai SKTP yang sudah diterbitkan,” ungkapnya.
Ketua Komisi X DPR Teuku Rifky Harsya mengatakan, Komisi X sepakat membentuk panitia kerja kualifikasi dan sertifikasi guru. Menurut dia, panja ini mendesak karena banyak sekali permasalahan tentang guru, tunjangan guru, serta status pengangkatan CPNS yang kerap terkendala.
Misalnya pada pembayaran TPG tidak hanya pemerintah daerah sering telat, bahkan banyak guru yang mengadukan TPG-nya tidak dibayar padahal sudah memegang SKTP.
Neneng zubaidah
Mereka masih menunggu validasi data sehingga TPG triwulan pertama pada 2015 ini tidak akan cair. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, dari total 990.482 guru pemilik sertifikat profesi guru PNS daerah, Kemendikbud telah menerbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SK-TP) bagi 775.376 guru.
Ini berarti, ujar Pranata, hanya 78% guru yang berhak menerima TPG triwulan I, sedangkan sisanya 22% tidak menerima lantaran sedang dalam proses menunggu validasi guru melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). ”Ini berarti mereka tidak akan menerima TPG triwulan pertama karena tidak ada SKTP sebagai syarat pencairan tunjangan,” katanya di kantor Kemendikbud kemarin.
Pranata menjelaskan, 22% atau sekitar 200.000 guru itu tidak terbit SKTP-nya karena beban mengajar kurang dari 24 jam. Namun, ada juga yang karena status gurunya bukan guru tetap sekolah.
Menurut dia, tunjangan juga tidak akan cair karena mengajar tidak linier atau yang dipersyaratkan melalui Permendikbud No 62/2013. Persyaratan tersebut lantas dimasukkan dalam Dapodik sebagai data penerima TPG 2015. Pranata mengimbau kepada guru yang belum menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, ataupun tunjangan fungsional agar segera memperbaiki data pribadinya melalui Dapodik.
Dengan begitu, haknya setelah sesuai dengan peraturan perundangan dapat segera dipenuhi pemerintah. ”Namun, pemerintah juga mengimbau pemerintah daerah agar segera mencairkan TPG PNSD tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai SKTP yang sudah diterbitkan,” ungkapnya.
Ketua Komisi X DPR Teuku Rifky Harsya mengatakan, Komisi X sepakat membentuk panitia kerja kualifikasi dan sertifikasi guru. Menurut dia, panja ini mendesak karena banyak sekali permasalahan tentang guru, tunjangan guru, serta status pengangkatan CPNS yang kerap terkendala.
Misalnya pada pembayaran TPG tidak hanya pemerintah daerah sering telat, bahkan banyak guru yang mengadukan TPG-nya tidak dibayar padahal sudah memegang SKTP.
Neneng zubaidah
(bhr)
