UN Terapkan Indeks Integritas Sekolah

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menegaskan ujian nasional (UN) tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Gantinya, Kemendikbud akan menyertakan indeks integritas sekolah ke dalam UN.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Furqon mengatakan, Kemendikbud akan melakukan penelitian analisis tentang indeks integritas setiap sekolah. Indeks ini akan disampaikan ke pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.

” Hasil analisis indeks integritas UN ini disampaikan secara tertutup sehingga yang tahu hanya sekolah bersangkutan dan pemerintah kota/kabupaten atau provinsi saja,” ungkap Furqon di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Hasil analisis indeks integritas di jenjang SMA dan SMK itu juga akan disampaikan ke perguruan tinggi. Khususnya kepada panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Dengan demikian, menurutnya, UN sah menjadi bahan pertimbangan penerimaan mahasiswa baru.

Selain membuat analisis indeks integritas, Kemendikbud juga mengampanyekan UN berintegritas ke seluruh pihak dari tingkat pusat hingga sekolah. Kemendikbud juga akan membuka dialog tentang pentingnya mendidik anak-anak bangsa yang berintegritas.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, pekan ini Kemendikbud akan mengumumkan perihal teknis pengukuran indeks integritas. Dia berharap seluruh daerah tidak menargetkan UN harus lulus 100%, melainkan harus jujur 100%. ” Alat ukur indeks integritas sekolah akan kami sebarkan. Targetnya minggu ini akan kami sebarkan ke seluruh wilayah,” ungkap mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Anies mengatakan, laporan hasil UN juga tidak hanya melalui angka, tetapi dilengkapi dengan penjelasan secara kualitatif. Laporanjugadibuatdetail, misalnya pada soal matematika tidak hanya angka yang dibahas, melainkan bagaimana aljabarnya, algoritma, aritmatika, bahkan soal cerita pun akan dibahas detail.

Laporan ini akan diberikan kepada guru, siswa, dan orang tua sehingga bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas. Anies menekankan, UN adalah kewajiban negara untuk menyediakan dan ditunaikan oleh siswa. Sebab dalam UU Sisdiknas diamanatkan siswa berhak tahu capaian belajarnya.

Namun yang menjadi masalah adalah UN selama ini dijadikan satu-satunya penentu kelulusan. Dampaknya, baik guru maupun siswa justru membuat banyak bocoran jawaban dan manipulasi sehingga menghilangkan kejujuran. Karena itu, mulai tahun ini, UN dipisahkan sebagai alat memotret capaian belajar siswa yang ditentukan pemerintah.

Lalu sekolah mendapat tugas menentukan capaian bagi keputusan sesudah tamat belajar. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nur Hadi Amiyanto mengatakan, sejak empat tahun lalu pihaknya sudah menerapkan indeks integritas sekolah. Hadi meyakini dengan deteksi tersebut daerah yang melakukan kecurangan dapat terlihat.

” Kami juga telah sampaikan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota bahwa kecurangan apa pun yang Anda lakukan pasti akan terlihat. Alhamdulillah kejujuran telah kami utamakan. Insya Allahdapat menghindari kebocoran dan kecurangan dalam pelaksanaan UN,” kata Hadi.

Selanjutnya, mengenai persiapan pelaksanaan UN di Provinsi Jawa Tengah, Hadi menyatakan siap untuk menggelarnya. Peserta UN dan ujian sekolah untuk sekolah dasar (SD) akan diikuti sekitar 1,5 juta peserta. Anggaran pelaksanaan ujian sekolah SD telah dipersiapkan melalui APBD Provinsi Jawa Tengah. Soal ujian 25% dipersiapkan dari pusat dan 75% dipersiapkan oleh guru-guru daerah.

” Jadi, nanti lulusan dari Wonogiri akan sama kualitasnya dengan lulusan dari Cilacap dan daerah lain,” ucap Hadi. Logistik pengiriman naskah UN Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dapat terlayani dengan baik.

Neneng zubaidah