Elite Golkar Diminta Sadar dengan Intrik Pemerintah

JAKARTA - Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto menyatakan, putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta kecil kemungkinan membuat konflik Golkar mereda.

Menurut Heri, sebab pemerintah dinilai punya kepentingan besar di balik konflik Golkar. Hal itu yang harus menjadi perhatian elite partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Memang kubu Agung Laksono saat ini diuntungkan dalam hal ini, namun keputusan PTUN makin membuat Golkar terkatung-katung," ujar Heri saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Sabtu (4/4/2015)

Heri mengatakan, keuntungan dimaksud karena kubu Agung Laksono telah resmi menjadi bagian pendukung pemerintah sehingga dianggap modal berharga.

"Karena itu semua pihak dalam konflik harus sadar dengan kepentingan pemerintah," ungkapnya.

Dia berpendapat, realitas politik tidak bisa dinafikan bahwa pemerintah akan selalu meminta dukungan partai politik buat mengawal kebijakan di Parlemen.

Maka langkah yang diambil pemerintah dengan cara menggunakan instrumen kekuasaan buat memperkuat posisi politiknya.

Diakuinya tugas Golkar di luar kubu Agung Laksono berikutnya adalah, merangkul partai di luar pemerintahan, agar lebih konsolidatif bersama Koalisi Merah Putih (KMP) yang sudah terbentuk.

Sebab dia memprediksi soal koalisi yang ada di luar koalisi pemerintah tidak akan berlangsung langgeng lantaran terbentur kepentingan politik berbeda.

"Apalagi parpol oposisi, akan sangat berbeda kepentingannya semisal contoh soal (calon Kapolri) BG (Budi Gunawan) semua mereka satu suara," tandasnya.